PikiranUmat.com- Ormas-ormas Islam merasakan pengalaman pahit di era Jokowi. Kini mereka merasa ada ruang terbuka dan dialog di era Prabowo. Pergantian Kapolri juga menjadi salah satu titik penting dalam perubahan hubungan pemerintah dengan umat Islam. Ormas-Ormas Islam berprinsip amar makruf nahi mungkar.
Ada perubahan menarik dalam hubungan antara pemerintah
dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Jika pada era
Presiden Joko Widodo banyak tokoh dan kelompok Islam berhadapan dengan
kekuasaan, pada era Presiden Prabowo Subianto tampak kecenderungan yang
berbeda. Sejumlah pimpinan ormas Islam kini lebih terbuka berkomunikasi,
berdialog, bahkan memberikan dukungan kepada pemerintah.
Mengapa perubahan ini terjadi? Tentu tidak cukup
dijelaskan dengan satu alasan. Ada faktor politik, pengalaman sejarah,
komunikasi personal, perubahan pendekatan keamanan, serta harapan agar
pemerintah lebih mendengarkan aspirasi umat Islam.
Salah satu faktor penting adalah perubahan suasana
politik. Pada era Jokowi, sebagian kalangan ‘Islamis‘ (kelompok Islam yang meyakini
Islam adalah sebuah peradaban), diposisikan sebagai kelompok yang berseberangan
dengan pemerintah. Istilah radikal, intoleran, dan anti-Pancasila kerap diberikan
pemerintahan Jokowi. Kebijakan pembubaran HTI dan FPI, kriminalisasi para ulama
dan aktivis Islam serta tragedi KM50 menunjukkan gerak umat Islam dalam politik
‘dihabisi‘.
Habib Rizieq Syihab, pemimpin FPI divonis 4 tahun
karena kesalahan tidak berarti. Begitu juga Munarman, Syahganda Nainggolan,
Jumhur Hidayat dan lain-lain. Beberapa
teman penulis, seperti ustadz Farid Okbah, Anung al Hamad dan Zain an Najah divonis
penjara 3 tahun dengan tuduhan terorisme, padahal tidak terbukti. Di persidangan tiga ustadz itu, hakim yang
beragama Islam menangis karena tahu ketiganya tidak bersalah. (Baca : Dosa-Dosa Jokowi yang Sulit
Dilupakan Umat Islam - PikiranUmat.com)
Ustadz Bachtiar Nasir, koordinator Aksi 212, juga
pernah berhadapan dengan proses hukum. Ia dan kawan-kawannya dicoret dari
daftar penceramah di kementerian atau BUMN-BUMN. Banyak aktivis dan tokoh Islam merasakan bahwa
aktivitas dakwah dan kritik politik mereka terlalu mudah diseret ke persoalan
keamanan. (Baca : UBN,
Sang Penggerak Aksi Rakyat Bela Indonesia - PikiranUmat.com)
Penulis sendiri mengalami suasana yang tidak
menyenangkan pada masa itu. Setelah Aksi 212, penulis dan beberapa kawan dipanggil
polisi karena berada dalam yayasan yang terlibat dalam pendanaan Aksi 212.
Penulis juga pernah diadili oleh ‘geng Yaqut Cholil Qoumas‘ di Gedung MUI Depok.
Penulis disuruh minta maaf karena artikel penulis di suara islam.id yang mengritik
Yaqut ketika ia menjadi Menteri Agama. Penulis menolak minta maaf. (baca : Ketika Saya 'Diadili' –
SUARAISLAM.ID).
Prabowo memperlihatkan pendekatan berbeda. Ia tidak
serta-merta menjadikan kelompok Islam yang kritis sebagai musuh politik. Ia
membuka komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk mereka yang selama ini
memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
Prabowo Mau Mendengar dan Berdialog
Bila pemerintahan ‘Jokowi
Luhut‘ mengadakan politik belah bambu untuk kelompok Islam, maka Prabowo
menjadikan kelompok Islam sebagai mitra.
Ia membuka diri untuk berdialog dengan semua kelompok Islam termasuk ‘kelompok
Islamis‘ yang dianggap pemerintahan Jokowi sebagai musuh.
Setelah Jakarta dan beberapa tempat dilanda kerusuhan,
pada 30 Agustus 2025, Prabowo menerima sejumlah pimpinan ormas Islam di
Hambalang, Bogor. Pertemuan yang
berlangsung selama tiga jam itu, dihadiri oleh 16 ormas Islam. Diantaranya :
Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persatuan Islam, Al
Washliyah, Al Irsyad, Wahdah Islamiyah, AQL, KBPII, Perti, PUI dan lain-lain. Selain Prabowo berceramah, ia juga menerima
masukan-masukan dari berbagai tokoh ormas Islam.
Pada 3 Februari 2026, Prabowo kembali mengadakan
pertemuan dengan pimpinan ormas Islam, tokoh pesantren, dan ulama di Istana
Merdeka. Begitu juga pada 5 Maret 2026,
Prabowo juga berbuka puasa bersama sejumlah tokoh Islam, termasuk Rais Aam PBNU
KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua
Umum MUI KH Anwar Iskandar. Dalam kesempatan itu dibicarakan pula berbagai
persoalan aktual dan dinamika geopolitik.
Pertemuan-pertemuan ini memiliki arti politik
tersendiri. Presiden menyediakan waktu untuk bertemu, mendengarkan, dan
menjelaskan kebijakan kepada para pemuka umat.
Bagi ormas Islam, komunikasi semacam ini penting.
Mereka tidak selalu menuntut pemerintah menyetujui seluruh pandangan mereka.
Yang diharapkan adalah adanya ruang untuk menyampaikan kritik, memberikan
masukan, dan ikut membicarakan arah kebijakan negara.
Faktor lain yang membuat ormas-ormas Islam mendukung
Prabowo adalah pergantian Kapolri. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik
Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo
Sigit Prabowo. Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional.
Figur pribadi Suyudi yang shalih dan berani menjadi
banyak harapan umat Islam. Bila di masa Listyo umat Islam sering
dikriminalisasi, maka di masa Suyudi umat Islam berharap Kapolri baru ini dapat
bertindak adil dalam penegakan hukum. Tidak mudah mengkriminalkan orang tanpa
bukti yang valid.
Tindakan Listyo dkk yang melakukan penyadapan ilegal (mengarah
ke makar) kepada kepada presiden dan tokoh-tokoh masyarakat juga menjadikan
dukungan kepada Kapolri baru Jenderal Suyudi lebih solid.
Dalam konteks politik, pergantian Kapolri dapat dibaca
sebagai kesempatan bagi Prabowo untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat
kepada institusi kepolisian.
Hubungan pemerintah dengan ormas Islam bukan sekadar
persoalan pertemuan di Istana. Ormas Islam memiliki jaringan pendidikan,
pesantren, masjid, lembaga sosial, rumah sakit, dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Mereka merupakan kekuatan sosial yang nyata.
Pemerintahan
Prabowo membutuhkan partisipasi mereka dalam pembangunan. Sebaliknya,
ormas-ormas Islam juga membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar aspirasi
masyarakat.
Namun, dukungan politik tidak boleh diartikan sebagai
pemberian cek kosong. Ormas Islam tetap harus kritis terhadap kebijakan
pemerintah, terutama dalam persoalan pemberantasan korupsi, penegakan hukum,
ekonomi rakyat, pendidikan, dan pembelaan terhadap Palestina.
Prabowo juga perlu membuktikan bahwa dialog dengan
ulama bukan sekadar kegiatan seremonial. Masukan yang disampaikan harus
benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
Alhamdulillah meski mendukung pemerintahan Prabowo, ormas-ormas
Islam selama ini tetap kritis kepada Prabowo, misalnya dalam masalah Palestina.
Mereka mengecam pemerintahan Prabowo yang terus melaksanakan konser ‘pro zionis‘
Andrea Bocelli, hubungan dagang dengan Israel yang terus berlanjut dan
lain-lain.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai dialog Prabowo
dengan ormas Islam merupakan langkah positif dan konstruktif. Menurutnya,
pemerintah membuka ruang komunikasi untuk mendengarkan kritik, saran, dan
masukan terkait kebijakan negara.
Pandangan
lain datang dari Alexander Raymond Arifianto, peneliti Rajaratnam School of
International Studies (RSIS), Singapura. Dalam kajiannya berjudul Political
Islam in Indonesia during Prabowo Subianto's Presidency, 5 Agustus 2025, ia
menjelaskan bahwa politik Islam Indonesia mengalami perubahan besar sejak
Prabowo menjadi presiden.
Menurut
Arifianto, NU, Muhammadiyah, dan PKS kini berada dalam koalisi besar
pemerintahan Prabowo. Ia juga menjelaskan bahwa masing-masing organisasi
mempunyai kepentingan kelembagaan dan politik dalam membangun hubungan dengan
pemerintahan baru.
Walhasil, bila sepuluh tahun pemerintahan Jokowi melakukan
politik konfrontatif terhadap banyak kelompok Islam, kini Prabowo melakukan
politik akomodatif terhadap umat Islam. Prabowo berulangkali mengulangi
pidatonya musuh satu terlalu banyak. Presiden kedelapan ini nampak ingin
merangkul semua komponen dalam masyarakat Indonesia.
Aksi Rakyat Bela Indonesia kedua yang akan digelar 15
November 2026 nanti di Tugu Proklamasi nampaknya mengarah pada dukungan kepada
pemerintahan Prabowo untuk tidak ragu-ragu melawan pengkhianat bangsa dan agar
Prabowo senantiasa menangkap aspirasi umat Islam yang merupakan mayoritas di
negeri ini.
Memang sikap umat Islam terhadap pemerintah harusnya
berprisip amar makruf nahi mungkar. Bila pemerintah berbuat makruf maka harus
didukung dan bila pemerintah berbuat mungkar, harus dikecam (dilawan).
Akhirnya marilah
kita renungkan firman Allah dan hadits Rasulullah saw :
كُنْتُمْ خَيْرَ
أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
"Kamu
(umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu
menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di
antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang
fasik." (Ali Imran: 110)
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ
أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
"Dan
hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan
mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104)
صِنْفَانِ مِنَ
النَّاسِ إِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسُ، وَإِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسُ: الْعُلَمَاءُ
وَالْأُمَرَاءُ
" Ada
dua golongan manusia. Jika keduanya baik, maka baiklah manusia. Jika keduanya
rusak, maka rusaklah manusia: yaitu ulama dan para pemimpin." (HR Ibnu
Abdil Barr)
II Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik