Oleh: Syamsudin Kadir/Penulis Buku "Literasi Politik"
Negarawan tidak diukur dari lamanya ia menduduki jabatan, melainkan dari keberaniannya mendahulukan negara di atas dirinya sendiri. Itulah tolok ukur yang harus dipakai untuk membaca persoalan Gibran Rakabuming Raka hari ini. Ini bukan persoalan selera politik, bukan pula persoalan kubu dan lawan. Ini persoalan konstitusi, legitimasi, dan masa depan bangsa. Ketika fondasi hukum sebuah jabatan telah dinyatakan rapuh oleh dua lembaga peradilan tertinggi, bertahan bukan lagi keberanian, melainkan kealpaan terhadap negara.
Persoalan ini harus dipahami dari hulu, bukan dari hiruk-pikuknya. Kasus di Mahkamah Konstitusi adalah perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, diputus 5-6 Oktober 2026. Yang diuji bukan popularitas, melainkan syarat pendidikan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Syarat ini bukan sekadar administrasi, melainkan prasyarat rasional agar pemimpin memiliki kecakapan dasar dalam memimpin negara.
Dalam perkara itu, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan tamat SMA. Dokumen yang ada, yakni certificate of attendance, hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan. Distingsi ini sangat fundamental. Kehadiran bukan kelulusan, dan penyetaraan bukan ijazah. Negara tidak boleh dibangun di atas dokumen yang maknanya dikaburkan.
MK memang menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara PHPU tersebut. Namun batas kewenangan tidak boleh dibaca sebagai pembenaran. MK menemukan cacat bukti, tetapi tidak memiliki instrumen eksekusi diskualifikasi lewat perkara itu. Putusannya tetap final dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Artinya, temuan MK bukan opini yang bisa dinegosiasikan di ruang publik, melainkan fakta konstitusional yang wajib dihormati, termasuk oleh Gibran sendiri.
Tiga pekan kemudian, Mahkamah Agung melengkapi konstruksi hukum yang belum tuntas itu. Perkara yang dimaksud adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, diputus 30 Oktober 2026, atas kasasi H.M. Subhan Palal melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum, sekaligus membatalkan putusan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta yang sebelumnya tidak mengabulkan gugatan Subhan. Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang dipakai sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Pertimbangan MA sangat edukatif bagi nalar publik. MA menyebut dokumen yang menjadi dasar penyetaraan hanya menerangkan kehadiran kuliah, bukan kelulusan. MA menilai dokumen dasar penyetaraan hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Tidak ditemukan bukti ijazah atau sertifikat luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan SMA/SMK. Karena itu, penyetaraan tanpa dokumen kelulusan dinilai tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil keputusan. Di sini publik belajar satu prinsip penting: administrasi negara tidak boleh mentransformasikan kehadiran menjadi kelulusan.
Koneksinya kini menjadi koheren dan logis. MK menemukan tidak ada bukti kelulusan, MA membatalkan dokumen yang mengklaim ada penyetaraan kelulusan. MK berbicara tentang syarat pencalonan, MA berbicara tentang validitas produk administrasi untuk memenuhi syarat itu. Dua jalur, satu simpulan: fondasi administratif pencalonan Gibran telah runtuh. Dampaknya dipertegas dengan sifat ex tunc, pembatalan berlaku surut sejak suket diterbitkan pada 2019, bukan sejak diputus pada 2026. Artinya, secara hukum, sejak awal tidak pernah ada suket penyetaraan yang sah.
Dari sudut pandang hukum acara, posisi Gibran pun harus dibaca secara jujur. Gibran tidak bisa melakukan peninjauan kembali (PK) ke MA, karena bukan pihak yang digugat dan tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Subhan tersebut. Tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen. Berdasarkan Pasal 66 sampai Pasal 77 Undang-Undang Mahkamah Agung, PK hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara. Gibran adalah pihak luar, sehingga ia tidak memiliki legal standing untuk PK. Hukum tidak mengenal PK atas dasar merasa dirugikan secara politik.
Lebih determinan lagi, Kemendikdasmen sebagai pihak yang digugat pun tidak mau melakukan PK. Mereka hanya mau mengeksekusi keputusan MA. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Humham dan Impas) Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan setelah salinan resmi diterima dari MA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pejabat wajib melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Jalur DPR hanya akan menambah beban bangsa. DPR tidak bisa menganulir putusan MK, karena putusan MK berada di luar jangkauan kewenangan DPR. DPR juga tidak bisa menganulir putusan MA dalam perkara konkret, karena itu melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Jika DPR memaksakan diri, yang terjadi bukan penyelesaian hukum, melainkan 'krisis konstitusional'. Bila melalui DPR, maka jalurnya panjang. Dari DPR ke MK dan kemudian MPR yang memutuskan. Mekanisme pemberhentian Wakil Presiden pun tetap harus melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945, bukan lewat manuver pembelaan di ruang sidang.
Negarawan sejati memahami bahwa legitimasi tidak bisa direkayasa. Legitimasi lahir dari ketaatan pada hukum dan kepercayaan publik. Ketika putusan MK sudah final dan putusan MA sudah berkekuatan hukum tetap, memaksakan diri bertahan hanya akan melahirkan krisis legitimasi yang berkepanjangan. Pemerintahan akan tersita energinya untuk membela satu jabatan, bukan untuk bekerja bagi rakyat. Bangsa akan tersandera oleh satu persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan satu keputusan yang berani.
Karena itu, pilihan yang paling negarawan adalah mundur. Mundur bukan kekalahan, melainkan ekspresi tertinggi dari tanggung jawab kenegarawanan. Mundur adalah pernyataan bahwa negara lebih besar daripada jabatan, konstitusi lebih tinggi daripada kepentingan keluarga politik, dan masa depan bangsa lebih penting daripada masa depan satu orang. Mundur adalah cara untuk menghentikan kegaduhan sebelum kegaduhan itu menggerus kepercayaan publik kepada pemerintahan secara keseluruhan.
Gibran harus membaca peta sejarah, bukan hanya peta kekuasaan. Para negarawan besar dikenang bukan karena mereka mempertahankan jabatan hingga titik penghabisan, melainkan karena mereka tahu kapan harus berhenti demi negara. Bertahan dengan fondasi hukum yang rapuh hanya akan membuatnya semakin terpojok. Lawan politik akan terus menggunakan isu ini sebagai amunisi konstitusional, kawan politik pun lama-lama akan merasa terbebani. Dalam politik, pemimpin yang berubah menjadi beban akan ditinggalkan, bukan dipertahankan.
Sebaliknya, mundur akan mentransformasikan narasi sejarah. Gibran tidak lagi dikenang sebagai problem konstitusional, melainkan sebagai sosok yang berani mengambil keputusan sulit demi bangsa. Ia menyelamatkan Presiden dari beban ganda, menyelamatkan koalisi dari perpecahan, dan menyelamatkan dirinya sendiri dari erosi reputasi yang lebih dalam. Satu keputusan mundur bisa menyelamatkan wibawa lembaga kepresidenan yang jauh lebih besar daripada jabatan wakil presiden itu sendiri.
Rekomendasi ini bukan didasarkan pada kebencian, melainkan pada pendidikan politik bagi bangsa. Bangsa ini harus belajar bahwa jabatan publik bukan warisan, bukan hadiah, dan bukan milik keluarga. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Jika amanah itu cacat secara hukum, maka mengembalikannya adalah tindakan yang paling mendidik bagi generasi muda. Gibran lebih baik fokus pada bisnis, agar reputasinya dibangun ulang melalui karya nyata.
Sejarah akan mencatat siapa yang berani mundur demi konstitusi, dan siapa yang memaksakan bertahan hingga bangsa yang membayar harganya. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan negarawan yang berani mengalah demi negara. Saudara Gibran, silahkan mundur secara terhormat. Pilih jalan yang menyelamatkan konstitusi, jalan yang menyelamatkan bangsa, dan jalan yang menyelamatkan masa depanmu sendiri. (*)