Hubungan pertahanan Indonesia dan Perancis memasuki babak baru. Kerja sama kedua negara tidak lagi semata-mata berbicara mengenai pembelian alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi mulai bergerak ke arah pembangunan kapasitas industri, transfer pengetahuan, latihan bersama, hingga penguatan kemampuan Indonesia untuk mengambil keputusan pertahanannya secara mandiri.

Menteri Angkatan Bersenjata dan Urusan Veteran Perancis Catherine Vautrin menilai Indonesia merupakan salah satu mitra utama Perancis di kawasan Indo-Pasifik sekaligus mitra penting di tingkat global.

Menurut Vautrin, hubungan kedua negara dibangun di atas tiga fondasi: kepercayaan, saling menghormati, dan kemauan untuk bertindak bersama.

Momentum hubungan tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Perancis pada 28 Mei 2026. Dalam pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron, kedua negara mengumumkan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Pertahanan dan keamanan menjadi salah satu inti dari kemitraan tersebut.

Namun, bagi Perancis, hubungan bilateral tidak berhenti pada sektor pertahanan. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam menjunjung kedaulatan, hukum internasional, dan multilateralisme.

Di tengah meningkatnya persaingan kekuatan di dunia, Vautrin melihat Indonesia dan Perancis memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara tetap dapat dibangun.

Bukan Sekadar Menjual Alutsista

Vautrin menegaskan bahwa pendekatan Perancis dalam kerja sama pertahanan dengan Indonesia bukan sekadar menjual peralatan militer.

Prinsipnya adalah membangun dan bertindak bersama.

Karena itu, menurut dia, kemitraan pertahanan yang berkelanjutan harus membuat Indonesia bukan hanya mampu mengoperasikan peralatan militer modern, tetapi juga memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas industri yang semakin kuat.

Kerja sama tersebut mulai terlihat dalam berbagai proyek.

Indonesia telah menerima pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut A400M. Sementara itu, di Surabaya, PT PAL bersama Naval Group dari Perancis mulai membangun kapal selam Scorpene pertama Indonesia.

Proyek kapal selam tersebut menjadi salah satu contoh penting dari arah baru kerja sama pertahanan kedua negara.

Insinyur dan teknisi Indonesia telah mendapatkan pelatihan di Perancis. Selanjutnya, tenaga ahli dari kedua negara bekerja bersama dalam pembangunan kapal selam tersebut di Indonesia.

Dengan demikian, kerja sama tidak berhenti pada transfer platform militer. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh diharapkan tetap berkembang di Indonesia dalam jangka panjang.

Dari Pengadaan ke Interoperabilitas

Bagi Perancis, kekuatan hubungan pertahanan juga ditentukan oleh kemampuan personel kedua negara untuk berlatih dan beroperasi bersama.

Vautrin menilai pengadaan alutsista memang penting. Namun, hubungan pertahanan yang sesungguhnya dibangun oleh para prajurit, pilot, teknisi, dan personel militer yang berlatih bersama serta memahami cara kerja satu sama lain.

Kunjungan Vautrin ke Indonesia bertepatan dengan misi jarak jauh Angkatan Udara dan Antariksa Perancis, PEGASE, pada 20–25 September 2026.

Tahun ini memiliki arti khusus karena untuk pertama kalinya pesawat Rafale dan A400M milik Perancis dan Indonesia dapat berlatih bersama.

Latihan tersebut membuka ruang baru bagi peningkatan interoperabilitas kedua angkatan udara.

Kerja sama serupa juga berlangsung melalui latihan Super Garuda Shield 2026. Personel Angkatan Darat Perancis dan Indonesia juga dijadwalkan kembali berlatih bersama di Perancis dalam latihan Garuda Guerrier pada November.

Sebelumnya, Indonesia juga untuk pertama kalinya sebagai negara mitra menyambut kapal induk Perancis Charles de Gaulle di Lombok.

Perancis ingin mempertahankan ritme kerja sama tersebut hingga 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Selain latihan militer, kedua negara juga akan memperluas pertukaran antarakademi militer, pengembangan pelatihan bahasa Perancis, serta menjajaki bidang kerja sama lainnya.

Indo-Pasifik dan Kedaulatan

Kerja sama tersebut memiliki dimensi strategis yang lebih luas.

Perancis melihat dirinya bukan sebagai negara Eropa yang hanya mengamati perkembangan Indo-Pasifik dari jauh. Perancis memiliki wilayah, warga negara, dan pasukan yang berada di kawasan tersebut.

Indonesia, dalam pandangan Paris, merupakan salah satu negara kunci di Indo-Pasifik.

Karena itu, kebebasan navigasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan kepatuhan terhadap hukum internasional menjadi kepentingan bersama.

Bagi kedua negara, prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar konsep diplomatik, melainkan bagian dari prasyarat keamanan dan kemakmuran kawasan.

Rafale dan Pelajaran dari Perang Narasi

Salah satu isu yang muncul dalam kerja sama pertahanan kedua negara adalah pertanyaan mengenai kemampuan Rafale setelah konflik yang terjadi pada Mei 2025.

Vautrin mengatakan bahwa dalam perang modern selalu terdapat perang narasi.

Informasi yang beredar setelah suatu konflik, menurut dia, tidak selalu lengkap, konsisten, atau telah terverifikasi. Karena itu, kesimpulan mengenai kemampuan suatu sistem senjata tidak seharusnya hanya didasarkan pada informasi semacam itu.

Perancis tetap percaya pada kemampuan Rafale sebagai pesawat tempur multiguna.

Pesawat tersebut menggabungkan sensor canggih, kemampuan peperangan elektronik, berbagai jenis persenjataan, serta kemampuan menjalankan operasi dalam berbagai spektrum misi udara.

Rafale juga telah memiliki pengalaman operasional dalam lingkungan tempur yang kompleks.

Menurut Vautrin, salah satu indikator kepercayaan terhadap Rafale justru dapat dilihat dari negara-negara yang telah mengoperasikannya.

India, misalnya, memiliki pengalaman operasional langsung dengan Rafale dan tetap melanjutkan investasinya terhadap platform tersebut.

Otonomi Strategis Indonesia

Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah sejauh mana Indonesia memiliki kebebasan menggunakan dan mengembangkan Rafale sesuai kebutuhan nasional.

Vautrin menyebut otonomi strategis sebagai bagian dari tawaran Perancis kepada Indonesia.

Indonesia memilih Rafale karena ingin memperkuat kemampuannya sendiri dalam melindungi wilayah dan membuat keputusan secara berdaulat.

Perancis, kata Vautrin, memahami ambisi tersebut.

Tentu saja, setiap kerja sama pertahanan tetap berjalan dalam kerangka hukum dan kontrak yang telah disepakati. Namun, prinsip yang ditawarkan Perancis adalah tidak mencampuri keputusan berdaulat Indonesia setelah sistem tersebut diserahkan.

Dengan kata lain, penggunaan pesawat berada di bawah tanggung jawab Indonesia.

Bagi Perancis, hubungan pertahanan juga tidak berakhir ketika sebuah pesawat atau sistem persenjataan telah diserahkan.

Pesawat tempur merupakan sistem yang memiliki siklus hidup panjang. Karena itu, kerja sama mencakup pelatihan pilot dan teknisi, penyediaan suku cadang, dukungan operasional, pemeliharaan, serta pengembangan kemampuan menghadapi teknologi dan ancaman baru.

Rafale sendiri akan terus dikembangkan sebagaimana telah berlangsung sejak pertama kali digunakan.

Karena itu, menurut Vautrin, Indonesia tidak sekadar membeli pesawat, tetapi memasuki sebuah kemitraan kemampuan dalam jangka panjang.

Jaminan utama yang ingin diberikan Perancis adalah keandalan sepanjang waktu, penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, dan kemitraan yang dapat berkembang mengikuti kebutuhan Indonesia sendiri.