Akun dan kreator asal Indonesia terdeteksi ikut menyebarkan konten pendukung One Nation. Motif yang terungkap sejauh ini bukan politik, melainkan mengejar pendapatan dari interaksi media sosial.
Pikiranumat.com, CANBERRA, 23 Agustus 2026 — Sejumlah akun dan kreator konten asal Indonesia terdeteksi ikut menyebarkan narasi pendukung One Nation, partai sayap kanan Australia yang dipimpin Pauline Hanson. Aktivitas itu ramai diberitakan media Australia sejak akhir Juni hingga Agustus 2026.
Penelusuran The Guardian pada 28 Juni 2026 menemukan 14 grup publik Facebook pendukung One Nation. Sejumlah unggahan terindikasi berasal dari luar Australia, terutama Indonesia, dengan konten yang memainkan isu Islam, imigrasi, dan identitas.
Salah satu kreator yang ditelusuri The Guardian pada 10 Agustus 2026 merupakan warga Jawa Barat. Ia mengaku mengunggah konten politik Australia bukan karena pandangan pribadi, melainkan untuk mengejar pendapatan dari engagement. Ia juga mengaku bergabung dengan kelompok kreator Indonesia yang saling berbagi informasi mengenai grup Facebook yang dianggap menguntungkan untuk disasar.
Media Australia seperti The Sydney Morning Herald dan Nine turut memberitakan fenomena tersebut pada 2 Juli 2026. Nine menyebut para kreator itu sebagai bagian dari ”Indonesian cyber army” atau pendengung.
Namun, Pemerintah Australia belum menganggap aktivitas tersebut sebagai ancaman serius. Sejumlah sumber pemerintahan Australia mengatakan belum ada indikasi aktivitas itu digerakkan aktor negara sehingga belum dikategorikan sebagai interferensi asing. Aktivitas tersebut juga belum dianggap sebagai kejahatan siber karena masih berada dalam ranah kebebasan berekspresi.
Asisten Menteri Imigrasi sekaligus Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Thistlethwaite, mengatakan mengetahui pemberitaan mengenai akun-akun Indonesia tersebut. Namun, ia tidak memberikan komentar lebih jauh.
”Saya bahkan tidak melihat lagi komentar di media sosial karena sering kali komentar itu terlalu buruk,” katanya.
Peneliti Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Gatra Priyandita, menilai fenomena tersebut menunjukkan pengaruh digital semakin mudah melintasi batas negara. Menurut dia, operasi pengaruh dapat digunakan aktor dari berbagai negara untuk memengaruhi sistem politik dan kebijakan.
Gatra mengatakan perhatian Australia selama ini lebih banyak tertuju pada operasi pengaruh yang berkaitan dengan China. Namun, aktivitas aktor dari negara lain, termasuk Iran dan India, juga semakin diperhatikan. Kajian ASPI yang diterbitkan Januari 2026 menyebut ancaman tersebut meningkat di tengah kondisi hubungan antarnegara yang berada di wilayah abu-abu antara damai dan konflik.
Melintasi Batas Negara
Fenomena tersebut berbeda dengan pola buzzer yang selama ini ditemukan di Indonesia. Investigasi pada pertengahan 2025 menemukan buzzer dalam negeri bekerja di ranah politik maupun pemasaran, termasuk menerima bayaran dan koordinasi untuk memengaruhi narasi publik.
Dalam kasus Australia, sejauh ini belum ditemukan indikasi para kreator tersebut dibayar atau dikoordinasikan oleh aktor tertentu. Motif yang terungkap lebih sederhana: mengejar interaksi yang dapat menghasilkan pendapatan.
Meski demikian, Gatra menilai perkembangan ancaman digital membuat kerja sama keamanan siber Indonesia-Australia semakin penting. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara juga menghadapi peningkatan operasi siber asing. Data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan sekitar 3 persen entitas swasta nonpemerintah di Asia Tenggara menjadi sasaran operasi siber yang disponsori negara pada 2014. Angka itu meningkat menjadi sekitar 15 persen pada 2020.
”Jika kita memprioritaskan kerja sama ekonomi, ya tentu keamanan, kita juga harus memprioritaskan kerja sama di ranah siber,” ujar Gatra.
Asisten Sekretaris Cabang Urusan Siber dan Teknologi Kritis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Victoria Lamb, mengatakan ancaman siber meningkat dari sisi frekuensi dan kecanggihan, termasuk dengan munculnya kejahatan siber berbantuan AI.
”Indonesia dan Australia menghadapi ancaman dan risiko yang sama. Karena itu, penting bagi kedua negara untuk bekerja sangat erat agar memiliki peluang lebih besar mengatasinya,” katanya.
Kerja sama keamanan siber Indonesia-Australia telah berlangsung setidaknya sejak 2017 dan diperkuat melalui nota kesepahaman pada 2018. Kesepakatan terbaru mengenai peningkatan kerja sama keamanan siber dan teknologi kritis ditandatangani pada Agustus 2025.
Fenomena buzzer Indonesia di Australia menunjukkan satu hal: batas geografis tidak lagi menjadi batas bagi perebutan perhatian di ruang digital. Dalam kasus ini, isu politik Australia dapat disebarkan dari Indonesia—bahkan ketika motif di baliknya bukan ideologi, melainkan engagement dan uang.