Pemecatan terjadi setelah media militer AS itu memberitakan kondisi awak USS Abraham Lincoln yang bertugas berbulan-bulan tanpa turun ke darat.

Pikiranumat.com, WASHINGTON DC — Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) memecat sejumlah petinggi dan wartawan Stars and Stripes, media militer AS yang sebagian besar pendanaannya berasal dari anggaran pemerintah.

Pemecatan terjadi setelah media tersebut memberitakan kondisi awak kapal induk USS Abraham Lincoln, yang telah bertugas sejak November 2025 dan dalam sekitar tujuh bulan di antaranya tidak pernah turun ke darat.

Pemimpin Umum Max Lederer, Pemimpin Redaksi Erik Slavin, dan jurnalis Lara Korte dipecat pada 20 Agustus 2026.

Pemecatan itu memicu kekhawatiran mengenai independensi editorial Stars and Stripes, terutama karena sebelumnya muncul perbedaan pandangan antara jajaran redaksi dan Pentagon mengenai pengelolaan media tersebut.

Berawal dari Pemberitaan Kapal Induk

Dalam laporan 11 Agustus 2026, Stars and Stripes memberitakan kondisi awak USS Abraham Lincoln yang menjalani penugasan panjang.

Kapal induk tersebut menjadi bagian penting dalam operasi militer AS terhadap Iran yang berlangsung sejak 28 Februari 2026.

Awak kapal induk umumnya bertugas maksimal sekitar enam bulan dan biasanya memiliki kesempatan turun ke darat beberapa kali selama masa penugasan. Namun, awak USS Abraham Lincoln telah menjalani masa tugas yang jauh lebih panjang.

Laporan tersebut mendapat perhatian setelah sejumlah keluarga awak mengungkap kondisi yang mereka alami. Beberapa keluarga bahkan menyebut ada awak yang mengalami tekanan mental berat hingga memiliki pikiran untuk bunuh diri.

Foto jatah makanan yang hanya terdiri atas sepotong roti, seiris daging, dan bubur juga dibagikan oleh sejumlah awak.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membantah gambaran tersebut.

“Kami pastikan mendukung setiap kapal perang, termasuk para pelaut dan komandan. Beberapa bertugas lebih lama dari yang lain. Saya menghormati pengorbanan mereka,” ujar Hegseth.

Redaksi Menolak Sensor

Tidak lama setelah pemberitaan tersebut, sejumlah petinggi Stars and Stripes kehilangan jabatan.

Slavin mengatakan pemecatannya berkaitan dengan sikapnya menolak penyensoran terhadap media militer.

“Saya dipecat karena menyatakan dalam wawancara CBS bahwa penyensoran berita bagi anggota militer adalah pelanggaran batas.”

Ia menegaskan bahwa Stars and Stripes harus tetap memiliki independensi editorial.

“Saya berpegang pada prinsip bahwa Stars and Stripes harus tetap independen secara editorial, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan kebijakan departemen.”

Korte juga mengatakan wawancaranya dengan CBS menjadi salah satu faktor pemecatannya. Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan bahwa redaksi Stars and Stripes sepenuhnya independen.

Sebelum pemecatan, Lederer juga telah mengungkapkan adanya perbedaan pandangan dengan Pentagon mengenai pengelolaan media tersebut.

Pentagon Dituding Mengontrol Pemberitaan

Pemecatan itu mendapat kritik dari National Press Club (NPC) AS.

Direktur NPC Mark Schoeff Jr menilai tindakan Pentagon tersebut merupakan upaya mengontrol pemberitaan di lingkungan militer.

“Memecat pemimpin dan editor media yang melindungi kemandirian redaksi adalah berbahaya.”

Menurut Schoeff, independensi media pertahanan penting karena prajurit dan masyarakat membutuhkan pemberitaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.

“Ini harus menjadi perhatian para wartawan sektor pertahanan dan para prajurit yang membutuhkan liputan mandiri bebas dari pengaruh kekuasaan.”

Media Didanai Pemerintah, tetapi Dijamin Independen

Stars and Stripes merupakan media militer yang telah terbit sejak 1861. Media ini memiliki akses khusus ke berbagai fasilitas militer sehingga dapat melaporkan kondisi prajurit, barak, hingga kapal perang.

Pentagon menyediakan hingga 65 persen anggaran media tersebut.

Meski menerima pendanaan pemerintah, Stars and Stripes memiliki jaminan independensi editorial yang bersumber dari ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah AS.

Persoalan mengenai campur tangan Pentagon sebenarnya bukan baru muncul setelah pemberitaan USS Abraham Lincoln.

Sejak awal 2026, Pentagon telah berupaya mengubah kebijakan dan arah pengelolaan Stars and Stripes. Juru Bicara Pentagon Sean Parnell sebelumnya menyatakan departemennya sedang berusaha memodernisasi media tersebut.

Beberapa bulan sebelum pemecatan terbaru, Pentagon juga mencopot anggota ombudsman Stars and Stripes, Jacqueline Smith. Smith kemudian menggugat pemecatannya karena mempersoalkan dugaan intervensi terhadap kebijakan redaksi.

Perwira Aktif Memimpin Media

Setelah pemecatan tersebut, Stars and Stripes kini dipimpin Wakil Pemimpin Umum Kapten William Urban.

Urban merupakan perwira yang memiliki pengalaman sebagai Direktur Humas Komando Pasukan Gabungan NATO dan juru bicara Komando Tengah AS (CENTCOM).

Penunjukan tersebut kemudian dipersoalkan sejumlah anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, termasuk Richard Blumenthal, Elizabeth Warren, dan Jeanne Shaheen.

Mereka meminta penjelasan Pentagon mengenai alasan perwira militer aktif mengisi jabatan sipil di media tersebut.

Urban mengatakan dirinya akan menjaga independensi redaksi.

“Saya sekarang menjadi bagian dari tim yang akan menjaga kemandirian redaksi dan pelanggan, yakni para prajurit, keluarga, dan komunitas militer AS.”

Ia juga mengatakan Stars and Stripes akan lebih diarahkan menjadi media digital untuk menyesuaikan diri dengan generasi prajurit yang lebih muda.

“Kita harus lebih baik dalam produk digital sesuai kebutuhan para prajurit saat ini.”

Pemecatan di Tengah Sengketa Trump dengan Media

Pemecatan petinggi Stars and Stripes terjadi ketika pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menghadapi kritik terkait hubungan dengan media massa.

Pada periode kedua pemerintahannya, Trump berulang kali bersengketa dengan media yang pemberitaannya dianggap merugikan pemerintah.

Sejumlah media, termasuk The Wall Street Journal, The Associated Press, dan The New York Times, sebelumnya juga menghadapi pembatasan akses dalam kegiatan di lingkungan Pentagon.

Kasus Stars and Stripes kini menambah pertanyaan mengenai batas antara pengawasan pemerintah terhadap media yang dibiayai negara dan independensi redaksi dalam memberitakan kondisi militer AS.

Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena media itu secara khusus melayani komunitas militer—kelompok yang justru membutuhkan informasi mengenai kondisi prajurit dan operasi militer secara independen.