Oleh: Jaka Setiawan
Mahasiswa S3 Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia
Indonesia hari ini tengah berdiri di sebuah persimpangan keamanan yang sangat mengkhawatirkan. Sayangnya, perdebatan kita mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Spionase dan Intervensi Asing di Komisi I DPR RI masih tertahan pada permukaan yang keliru. Kita sering kali disuguhi angka-angka statistik bombastis mengenai miliaran "anomali siber" tahunan yang mendistorsi realitas ancaman seolah-olah spionase modern hanyalah perang memagari peladen komputer. Padahal, bentuk infiltrasi paling berbahaya di era Kecerdasan Buatan (AI) saat ini bukanlah serangan terhadap infrastruktur perangkat keras komputer, melainkan pembajakan terhadap nalar manusia—khususnya nalar publik, bahkan nalar penegak hukum yang memegang palu keadilan di ruang sidang.
Ketika aktivitas spionase siber dan intervensi asing terendus bermain di ranah abu-abu, seluruh rantai penegakan hukum kita kerap kali patah di tengah jalan. Informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) sering kali mentok dan tidak bisa dikonversi menjadi alat bukti yang sah di pengadilan karena ketiadaan kepastian definisi hukum tunggal.
Kita terjebak dalam kekosongan hukum. Meskipun Indonesia memiliki KUHP, UU Intelijen Negara, dan UU ITE, tidak ada satu pun regulasi sektoral tersebut yang secara terpadu mendefinisikan batas kontra spionase atau campur tangan asing modern. Akibatnya, aparat hukum kita bekerja dengan tangan terikat di hadapan metode cognitive warfare (perang kognitif) transnasional.
Perang Kognitif, Infiltrasi Nalar Yudisial
Target utama dari perang kognitif ini bukan lagi sekadar mempengaruhi opini masyarakat awam melalui platform digital. Sasaran tertingginya adalah menyusup dan mengkondisikan logika berpikir publik, institusi yudisial saat menangani perkara strategis negara. Hakim tidak pernah hidup di dalam menara gading yang steril.
Ketika pengadilan menyidangkan kasus berskala raksasa—seperti perkara korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang diputus bandingnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Juni 2026—ruang siber domestik seketika riuh oleh orkestrasi informasi.
Operasi digital yang terdilusi, menggunakan jaringan bot farms dan akun proksi, dengan sengaja menciptakan gelombang pretrial publicity (publisitas praperadilan) artifisial. Tujuannya senyap: mendikte persepsi publik, memicu tekanan massa siber, dan secara tidak langsung meneror psikologis majelis hakim yang sedang memutus perkara bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Secara psikologis, paparan kebisingan digital yang terpolarisasi ini memicu cognitive dissonance (disonansi kognitif) yang hebat di dalam benak hakim. Berdasarkan teori psikologi hukum, seorang hakim yang menghadapi komparasi rumit antara fakta persidangan yang dingin dan tuntutan "ambien diskursus publik" yang membakar di media sosial cenderung akan mencari jalan keluar yang paling mudah mereduksi ketegangan psikologisnya.
Independensi yudisial akhirnya runtuh bukan karena suap fisik atau intervensi langsung pejabat, melainkan karena nalar sang hakim telah dibajak secara halus oleh algoritma informasi luar yang memalsukan opini publik di luar ruang sidang.
Benteng tanpa Represi
Di sinilah letak dilema dan jebakan terbesar dalam perumusan RUU Anti Spionase yang ditargetkan masuk Prolegnas sebelum Oktober ini. Ketika batas antara "opini publik yang organik" dan "manipulasi informasi oleh jaringan intelijen asing" menjadi sangat bias di era digital, undang-undang yang dirancang secara reaktif dan tergesa-gesa akan sangat rentan bertransformasi menjadi instrumen sensor massal.
Jika definisi "intervensi asing" atau "perang kognitif" dibiarkan multitafsir, dikhawatirkan setiap kritik masyarakat sipil, jurnalisme investigasi, atau analisis akademisi terhadap kebijakan ekonomi dan proyek investasi asing di Indonesia dapat dengan mudah dikriminalisasi dengan tuduhan tindakan subversif. Kita tidak boleh membangun benteng keamanan nasional dengan cara merobohkan pilar kebebasan sipil dan hak privasi warga negara.
Sebagai perbandingan, Indonesia perlu melihat bagaimana dunia internasional membuat batasan yang ketat (guardrails). Inggris melalui National Security Act 2023 (Section 13-15) secara spesifik mengkriminalisasi tindakan manipulatif asing yang menyasar proses peradilan mereka. Namun, mereka mewajibkan syarat mutlak (foreign power condition): jaksa harus membuktikan secara hukum bahwa tindakan tersebut terhubung langsung dengan dana atau perintah badan intelijen asing, bukan ekspresi kritis publik lokal.
Sementara Uni Eropa memilih pendekatan mitigasi risiko melalui Digital Services Act (DSA) Pasal 36, yang mewajibkan platform teknologi melakukan audit independen terhadap algoritma mereka agar tidak bisa dieksploitasi oleh aktor luar untuk memanipulasi diskursus publik.
Di Asia, Jepang pun bergerak tak kalah taktis dengan mengesahkan Biro Intelijen Nasional (NIB) pada Juli 2026, namun Konstitusi mereka tetap memayungi hak mutlak freedom of communication warganya.
Dua Rel Kedaulatan Digital
Oleh karena itu, alih-alih mengejar target legislasi yang terburu-buru, pemerintah dan DPR harus merumuskan strategi penataan regulasi yang jauh lebih sistematis. Pertama, sebagai langkah penanganan cepat (quick win), DPR harus segera memecah kebuntuan dan merampungkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang hingga kini masih mandek. Regulasi siber ini adalah fondasi teknis yang mutlak diperlukan sebelum kita mendirikan payung hukum anti spionase yang lebih luas.
Kedua, setiap draf regulasi kontra spionase baru wajib mengintegrasikan mekanisme judicial oversight (pengawasan peradilan) yang ketat. Artinya, tindakan intersepsi digital, penyadapan, atau pembatasan konten yang menyentuh ranah domestik tidak boleh menjadi wewenang absolut lembaga intelijen, melainkan harus melewati izin tertulis dari lembaga peradilan khusus demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Ketiga, penegakan kedaulatan digital harus bergerak dalam dua rel paralel: makro-kolaboratif di ruang publik dan mikro-prosedural di ruang sidang. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dalam silo birokrasi yang gagap teknologi; negara wajib membangun kemitraan tripartit bersama sektor swasta sebagai penguasa infrastruktur siber, sekaligus mengedukasi publik sebagai subjek pertahanan kognitif nasional.
Namun, benteng terluar itu akan sia-sia jika jantung peradilan kita dibiarkan rapuh. Oleh karena itu, regulasi baru harus secara spesifik memperlakukan integritas nalar yudisial sebagai infrastruktur informasi kritis negara. Caranya adalah dengan menetapkan standarisasi hukum yang rigid, mulai dari kewajiban sertifikasi forensik digital hingga kepatuhan rantai jaminan bukti (chain of custody) yang ketat pada setiap pembuktian elektronik, guna memotong setiap upaya infiltrasi deepfake atau manipulasi data siber yang sengaja dirancang untuk mengecoh ketukan palu hakim.