Pikiranumat.com, Jakarta — Sejumlah kiai sepuh menyerukan agar Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama berlangsung dengan sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat. Sebab, mendekati penyelenggaraan muktamar, mereka mencium aroma mobilisasi politik dan praktik transaksional di kalangan pengurus. Transaksi politik ditengarai terjadi dalam penggalangan dukungan terhadap calon anggota Ahlul Halli wal-Aqdi alias Ahwa yang berpotensi mencederai marwah jam iyah.

Seruan moral ini disampaikan dalam pertemuan bertajuk Forum Silaturahmi Para Kiai di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Kamis (20/8/2026). Pertemuan yang berlangsung secara hibrida selama dua jam ini membahas dinamika Muktamar Ke-35 NU. Muktamar akan digelar pada 27-31 Agustus di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Hadir secara luring di antaranya Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin; Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 2 Sarang KH Abdullah Ubab Maimoen; Pengasuh Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar Medan KH Ali Akbar Marbun; dan Rais Syuriyah PBNU KH Muadz Thohir. Hadir pula, Rais Syuriyah PBNU sekaligus Pengasuh Pesantren Al-Itqon Semarang KH Ahmad Haris Shodaqoh; Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri KH Athoillah Sholahuddin Anwar; Pengasuh Pesantren Miftahul Ulum Jakarta KH Muhyiddin Ishaq; serta Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly.

Sementara itu, jajaran ulama yang hadir secara daring meliputi para Mustasyar PBNU, yakni Pengasuh Pesantren Luhur Al-Tsaqafah KH Said Aqil Siroj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Abdullah Kafabihi Mahrus dan KH Anwar Manshur, serta Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus). Kemudian, Pengasuh Pesantren Nurul Jadid Paiton KH Zuhri Zaini; Pengasuh Pesantren Salafiyah Pasuruan KH Idris Hamid; Pengasuh Pesantren Ummul Ayman Aceh KH Nuruzzahri (Waled Nu); Pengasuh Pesantren Nurul Huda Garut KH Nuh Addawami; dan Pengasuh Pesantren Cidahu Banten KH Muhtadi Dimyati.

Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Ma’ruf Amin menuturkan bahwa pertemuan para kiai sepuh didorong oleh rasa keprihatinan atas dinamika yang berkembang menjelang muktamar. Keprihatinan tersebut utamanya menyangkut masalah penetapan Ahwa yang berpotensi diwarnai isu-isu dan cara-cara yang tidak terpuji.

Wakil Presiden ke-13 RI itu menjelaskan, Ahwa sejatinya adalah representasi para ulama untuk memilih Rais Aam sehingga semestinya lahir dari hati nurani. Oleh karena itu, Ahwa sepatutnya diisi oleh sosok ulama terbaik yang memiliki kapasitas sekaligus integritas tinggi.

”Jadi, benar-benar ulamanya itu tidak merupakan satu paket pesanan. Pemlihannya tidak diikuti dengan masalah transaksi atau mobilisasi, ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal yang tidak terpuji lainnya,” katanya.

Ma’ruf Amin melanjutkan, para kiai sepuh menengarai adanya manuver penggalangan dukungan transaksional untuk memenangkan satu paket pesanan dengan imbalan materi. Dugaan itu bukan tanpa dasar. Para kiai sepuh mendengar kabar adanya pejabat publik yang mengumpulkan sejumlah Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Jika hal tersebut dibiarkan terjadi, para kiai khawatir Muktamar ke-35 NU akan kehilangan legitimasinya. ”Kalau itu terjadi, kami khawatirkan kemudian muktamar itu menjadi tidak legitimate. Padahal, kami ingin muktamar itu legitimate,” ujarnya menegaskan.

Menurut dia, muktamar yang sah dan bersih sangat krusial agar sosok Rais Aam yang terpilih benar-benar layak mengemban amanah. Dengan legitimasi yang kuat, Rais Aam terpilih nantinya diyakini bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk mereka yang sebelumnya tidak mendukung.

”Kita membuat seruan moral, tidak untuk kepentingan siapa-siapa, kecuali untuk kepentingan Nahdlatul Ulama. Muktamar ini memang muktamarnya para ulama sehingga jangan dicederai oleh hal-hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama,” ujar Ma’ruf Amin.

Di sisi lain, Ma’ruf Amin mengingatkan agar muktamar juga terbebas dari segala bentuk intervensi pihak luar, termasuk pemerintah. ”Kemudian juga jangan sampai ada muktamar itu diwarnai oleh pengaruh pihak tertentu, ada isu restu Istana misalnya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia meyakini pemerintah tidak akan ikut campur tangan, apalagi mendukung salah satu pihak. Berkaca pada pengalaman terdahulu, NU selalu dibiarkan untuk menyelesaikan persoalan internal secara mandiri melalui islah. Oleh karena itu, jika ada pejabat yang bermanuver, hal tersebut diyakini bukanlah cerminan sikap pemerintah.

”Seruan ini benar-benar untuk menjaga kemurnian muktamar dan supaya muktamar itu mencerminkan akhlak NU, seperti juga pada masa-masa yang lalu. Jadi, tidak ada hal-hal yang mencederai karena ada semacam fenomena-fenomena yang diduga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak terpuji,” tuturnya.

lam pernyataan bersama yang dibacakan Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly atau Gus Muhib itu, para kiai sepuh menyerukan agar muktamar berlangsung sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka menegaskan bahwa muktamar adalah forum permusyawaratan ulama yang harus menjunjung tinggi adab dan tradisi luhur Nahdlatul Ulama.

”Karena itu, muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji, transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, ataupun cara-cara yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jamiyah,” ujar Gus Muhib.

Ia melanjutkan, muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU yang harus menghormati sepenuhnya kedaulatan para muktamirin. Segala desain mekanisme, pengondisian, ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menggunakan haknya harus dihindari.

Lebih jauh, Gus Muhib meminta agar Ahwa tetap ditempatkan sebagai maqam keulamaan, bukan sekadar instrumen perebutan kekuasaan. Pemilihan Ahwa wajib mencerminkan penghormatan kepada integritas dan kewibawaan para kiai yang dipercaya oleh muktamirin.

”Karena itu, proses pengusulan Ahwa harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi, mobilisasi yang tidak patut, tekanan, atau praktik-praktik yang dapat merendahkan kemuliaan Ahwa dan kehormatan para ulama,” ujarnya.

Terkait fenomena penggalangan dukungan calon Ahwa jauh sebelum muktamar, para kiai sepuh menyayangkan cara-cara yang menyimpang dari nilai keulamaan tersebut. Pengondisian semacam itu berpotensi menggeser musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi kepentingan.

”Praktik tersebut dapat mereduksi kemerdekaan PWNU, PCNU, dan PBNU dalam menentukan calon Ahwa berdasarkan kejernihan hati nurani, pertimbangan kemaslahatan jam iyah, dan penghormatan kepada maqam keulamaan,” tutur Gus Muhib.

Gus Muhib melanjutkan, forum kiai mengusulkan agar tata tertib muktamar mengatur mekanisme pemilihan Ahwa secara lebih ketat guna mempersempit ruang manipulasi. Usulan tersebut meliputi pemisahan waktu pengusulan nama calon Ahwa agar tidak dilakukan bersamaan dengan registrasi peserta muktamar.

Pengusulan calon Ahwa hendaknya dilakukan pada waktu khusus menjelang proses penghitungan dalam sidang pleno muktamar. Rentang waktu antara pengusulan dan pengumuman harus dibuat sesingkat mungkin agar berada dalam satu rangkaian proses yang berkesinambungan.

Para kiai sepuh juga mengusulkan pelembagaan Ahwa sebagai ahlul himayah wal islah dzatil bayin atau majelis tahkim untuk satu periode kepengurusan. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi jalannya organisasi dan menjadi penengah utama apabila terjadi perselisihan di tubuh NU.

”Seluruh proses muktamar harus dilaksanakan dengan demokratis sehingga siapa pun yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat, dan siapa pun yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya,” tutur Gus Muhib.