BREAKING

Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Pabrik Amunisi Ditargetkan Mulai 2027

Indonesia-China Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Pabrik Amunisi Ditargetkan Mulai 2027

Oleh: Shidiq | Aug 22, 2026

Pikiranumat.com, JAKARTA — Kerja sama pertahanan Indonesia dan China memasuki tahap yang lebih konkret. Tidak hanya melalui latihan militer bersama dan pertukaran personel, kedua negara mulai mengarah pada pembangunan kapasitas industri pertahanan melalui rencana pembangunan pabrik amunisi di Indonesia.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembangunan pabrik tersebut ditargetkan mulai paling lambat pada 2027. Proyek itu akan melibatkan PT Pindad dan PT Len Industri bersama sejumlah perusahaan asal China.

Kita akan kerja sama di dalam pabrik amunisi, seperti misil, roket, dan sebagainya. China akan transfer teknologi agar kita bisa membangun pabrik (amunisi) bersama-sama,” ujar Sjafrie seusai menghadiri forum 2+2 Indonesia-China di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Kerja sama tersebut menjadi penting karena menyentuh aspek yang lebih strategis dibandingkan sekadar pengadaan alutsista. Jika transfer teknologi benar-benar terealisasi, Indonesia tidak hanya memperoleh produk pertahanan, tetapi juga berpeluang memperkuat kemampuan produksi di dalam negeri.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan kerja sama ini nantinya bukan semata-mata berapa banyak amunisi yang diproduksi, melainkan seberapa jauh Indonesia menguasai teknologi, kemampuan produksi, sumber daya manusia, serta rantai pasoknya.

Dari latihan bersama ke pembangunan kemampuan industri

Forum 2+2 yang berlangsung di Jakarta mempertemukan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Menteri Pertahanan China Dong Jun serta Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Pertemuan tersebut merupakan forum yang mempertemukan menteri pertahanan dan menteri luar negeri kedua negara. Forum 2+2 Indonesia-China pertama kali digelar di China pada April 2025.

Bagi Indonesia, kerja sama pertahanan dengan China tidak berhenti pada diplomasi dan latihan militer. Sjafrie mengatakan Indonesia ingin mengembangkan teknologi militer sebagaimana yang telah dilakukan China.

Karena itu, kerja sama industri pertahanan ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh dan mengembangkan teknologi persenjataan.

Indonesia ingin mengembangkan teknologi militer seperti yang telah dilakukan China. Oleh sebab itu, kerja sama dalam industri pertahanan sangat penting untuk mengadopsi teknologi senjata terkini,” kata Sjafrie.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kepentingan Indonesia untuk menggeser pola kerja sama dari hubungan pengguna dan pemasok menuju hubungan yang lebih berbasis produksi dan penguasaan teknologi.

Namun, target dimulainya pembangunan pabrik pada 2027 belum dengan sendirinya berarti Indonesia akan langsung menguasai teknologi tersebut. Tingkat transfer teknologi akan sangat bergantung pada desain kerja sama, pembagian produksi, akses terhadap teknologi inti, pengembangan sumber daya manusia, serta seberapa besar komponen produksi dilakukan di Indonesia.

Heping Garuda: kerja sama juga masuk ke kemampuan personel

Penguatan kerja sama tidak hanya berlangsung di sektor industri.

Indonesia juga mengundang China untuk mengikuti latihan bersama Heping Garuda, yang direncanakan berlangsung di sekitar Sumatera pada September atau Oktober 2026.

Latihan tersebut akan menjadi ruang untuk meningkatkan interoperabilitas dan pengalaman personel kedua negara.

“Jadi, dalam pembinaan latihan, tukar-menukar personel, itu kita lakukan baik secara perseorangan maupun secara kesatuan,” ujar Sjafrie.

Dengan demikian, terdapat dua jalur yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, Indonesia dan China memperkuat kemampuan operasional melalui latihan dan pertukaran personel. Di sisi lain, keduanya mulai memperdalam kemampuan industri melalui kerja sama produksi dan transfer teknologi.

Kombinasi keduanya membuat kerja sama pertahanan Indonesia-China tidak sekadar bersifat seremonial.

Momentum di tengah meningkatnya perhatian AS

Penguatan hubungan pertahanan dengan China berlangsung hanya sekitar dua pekan setelah pejabat pertahanan Amerika Serikat mengunjungi Indonesia.

Pada 12 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Direktur Jenderal Kebijakan Departemen Pertahanan AS Elbridge Colby di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sjafrie dan Sugiono turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.

Colby menyebut pembicaraan dengan Prabowo produktif dan membuka peluang baru bagi hubungan pertahanan Indonesia-AS. Ia juga menegaskan penghormatan AS terhadap kedaulatan Indonesia dalam menentukan cara mempertahankan wilayahnya.

“Jelas sekali, Indonesia adalah negara besar dengan wilayah kepulauan yang sangat luas, serta menghadapi banyak tantangan terkait jangkauan kendali wilayah. Kami ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk membantu menjaga integritas wilayahnya,” ujar Colby saat itu.

Meski waktunya berdekatan, Sjafrie menegaskan forum 2+2 Indonesia-China tidak membahas permintaan Amerika Serikat terkait izin terbang menyeluruh atau blanket overflight clearance bagi pesawat militernya.

“Kami tidak diskusi tentang AS. Kami hanya diskusi tentang kerja sama bilateral (Indonesia-China),” katanya.

Secara politik luar negeri, perkembangan ini memperlihatkan ruang manuver Indonesia yang tetap terbuka terhadap berbagai mitra pertahanan. Kerja sama dengan China berjalan, sementara komunikasi pertahanan dengan Amerika Serikat juga terus berlangsung.

Artinya, kerja sama Indonesia-China tidak serta-merta dapat dibaca sebagai pergeseran Indonesia ke satu blok kekuatan tertentu. Yang lebih terlihat adalah upaya memperluas pilihan kerja sama untuk memenuhi kepentingan pertahanan nasional.

Kerja sama pertahanan menjadi bagian dari hubungan yang lebih luas

Kerja sama pertahanan juga tidak berdiri sendiri. Sebelum forum 2+2, Sugiono dan Wang Yi mengikuti Dialog Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Dialogue/CSD) di Jakarta.

Sugiono mengatakan China merupakan salah satu mitra penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Pembahasan dalam CSD mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial budaya, politik, maritim hingga pendidikan.

“Ini mekanisme bilateral yang kita lakukan bersama China. Intinya membahas hal-hal yang mencakup seluruh kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial budaya, politik, maritim, pendidikan, dan hal-hal lain dalam satu mekanisme yang lebih komprehensif,” ujar Sugiono.

Kedua negara juga membahas peningkatan kerja sama di bidang ketahanan pangan dan energi. Kerja sama ke depan diarahkan pula pada teknologi mutakhir dan kecerdasan buatan, termasuk rencana pengembangan satelit komunikasi bersama.

Di bidang maritim, Indonesia dan China sepakat meningkatkan kolaborasi dalam keselamatan navigasi, penelitian ilmiah kelautan, keamanan maritim, serta pengembangan kapasitas.

Rangkaian kerja sama tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-China sedang dibangun dalam spektrum yang luas: ekonomi, teknologi, maritim hingga pertahanan.

Wang Yi mengatakan pertemuan menghasilkan sejumlah konsensus baru. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, hubungan kedua negara terus diperdalam, termasuk dalam kerja sama di tingkat global.

“Di tengah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kerja sama di antara kedua negara telah melampaui lingkup bilateral dan memiliki dampak yang luas dan mendalam di kawasan dan dunia,” ujar Wang.

Bagi Indonesia, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memperluas kerja sama, melainkan memastikan kerja sama tersebut menghasilkan kapasitas nasional yang semakin mandiri.

Rencana pabrik amunisi menjadi salah satu ujian penting. Jika transfer teknologi berjalan substantif dan kemampuan produksi benar-benar tumbuh di dalam negeri, kerja sama dengan China dapat menjadi instrumen memperkuat industri pertahanan Indonesia.

Sebaliknya, jika kerja sama hanya berhenti pada perakitan atau ketergantungan terhadap komponen dan teknologi dari luar negeri, manfaatnya bagi kemandirian industri pertahanan akan jauh lebih terbatas.

Karena itu, perhatian publik ke depan tidak hanya perlu diarahkan pada kapan pabrik amunisi mulai dibangun, tetapi juga pada teknologi apa yang ditransfer, siapa yang menguasainya, berapa besar kandungan produksi dalam negeri, dan sejauh mana Indonesia mampu memproduksi secara mandiri.