Indonesia terus mencatat kemajuan dalam swasembada pangan. Produksi sejumlah komoditas diperkirakan sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, manfaatnya belum dirasakan merata karena harga pangan masih berbeda jauh antarwilayah.
Produksi Pangan Surplus
Pemerintah memproyeksikan sejumlah komoditas mengalami surplus pada 2026. Produksi beras diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, dengan surplus sekitar 3,67 juta ton. Produksi daging ayam juga diperkirakan surplus 0,88 juta ton.
Capaian ini melanjutkan tren positif 2025. Produksi beras mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan 2024. Pada saat yang sama, impor beras turun dari 4,52 juta ton pada 2024 menjadi 450.734 ton pada 2025.
Artinya, dari sisi produksi, Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
Masalahnya Ada pada Harga
Produksi yang cukup belum otomatis membuat harga pangan sama di seluruh Indonesia.
Kenaikan harga beras secara nasional hanya sekitar 1,57 persen, tetapi di Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 11 persen. Harga daging ayam di sejumlah provinsi Sumatera bahkan naik lebih dari 20 persen.
Perbedaan lebih tajam terjadi pada cabai. Harga cabai merah di Kalimantan Barat naik sekitar 68 persen, sedangkan cabai rawit di Sumatera Utara naik 71,63 persen.
Jadi, persoalannya bukan hanya berapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga di mana pangan tersedia dan berapa biaya untuk membawanya kepada konsumen.
Mengapa Harga Belum Merata?
Ada tiga persoalan utama.
Pertama, distribusi. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kondisi geografis yang berbeda. Biaya mengirim pangan antarpulau atau ke daerah terpencil membuat harga di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.
Kedua, biaya produksi petani. Keterbatasan mekanisasi, benih unggul, pupuk, dan sarana produksi membuat biaya produksi di sejumlah daerah masih tinggi.
Ketiga, rantai pasok. Produk dari petani lokal terkadang lebih mahal dibandingkan produk yang masuk melalui jaringan distribusi besar.
Tantangan Pemerintah
Pemerintah menghadapi dilema. Jika harga ditekan terlalu rendah, pendapatan petani dapat berkurang. Namun, jika harga sepenuhnya mengikuti biaya produksi dan distribusi, masyarakat di daerah tertentu harus membayar lebih mahal.
Karena itu, swasembada pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pemerintah juga perlu memperkuat distribusi, menekan biaya produksi, dan membangun pusat hilirisasi pangan di berbagai daerah.
Dengan demikian, keberhasilan swasembada tidak hanya diukur dari surplus produksi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau di seluruh Indonesia.