Pemerintah mengusulkan subsidi energi 2027 sebesar Rp 272,94 triliun, naik Rp 45,7 triliun dari outlook 2026. Padahal, kuota Pertalite akan dipangkas dan pemerintah mendorong B50 serta CNG.
Pikiranumat.com, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp 272,94 triliun. Angka tersebut naik dari outlook subsidi energi 2026 sebesar Rp 227,2 triliun.
Kenaikan ini menjadi perhatian karena pemerintah pada saat yang sama berencana mengurangi kuota Pertalite, mendorong penggunaan biodiesel B50, kendaraan listrik, dan CNG sebagai alternatif LPG.
Lantas, mengapa subsidi energi justru meningkat?
Pertalite Dipangkas
Pemerintah berencana membatasi penggunaan Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 atau 20 persen kelompok ekonomi teratas.
Kuota Pertalite 2027 juga direncanakan turun menjadi 20,09 juta kiloliter, atau sekitar 58,5 persen lebih rendah dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.
Kebijakan tersebut diharapkan membuat subsidi lebih tepat sasaran.
Namun, pembatasan Pertalite tidak otomatis menurunkan seluruh beban subsidi energi. Pertalite merupakan BBM khusus penugasan yang dukungan pemerintahnya terutama diberikan melalui mekanisme kompensasi.
Pada semester I-2026, subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 233 triliun, naik 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka itu terdiri dari subsidi Rp 116 triliun dan kompensasi Rp 116,9 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan besarnya subsidi dipengaruhi sejumlah faktor.
“Subsidi itu, kan, tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya. Ada beberapa variabel lain yang bisa memengaruhi besar-kecil atau bertambah berkurangnya subsidi.”
Menurut Erani, nilai tukar rupiah juga dapat memengaruhi besarnya subsidi. Pembahasan anggaran subsidi energi 2027 selanjutnya masih akan dilakukan bersama DPR.
Bukan Hanya Pertalite
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027, alokasi subsidi terdiri atas sekitar Rp 28,7 triliun untuk BBM tertentu, Rp 114,1 triliun untuk LPG 3 kilogram, dan Rp 130,1 triliun untuk listrik.
Dengan komposisi tersebut, pengurangan kuota Pertalite tidak serta-merta membuat total subsidi energi turun drastis.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah menghadapi kontradiksi dalam kebijakan energinya.
“Sekilas terdapat kontradiksi. Pemerintah berbicara mengenai efisiensi subsidi dan kemandirian energi, tetapi tagihan subsidi semakin besar.”
Menurut Nur, persoalannya bukan hanya siapa yang berhak membeli Pertalite, melainkan desain kebijakan energi secara keseluruhan.
Ia mengingatkan, pembatasan berdasarkan desil juga perlu dilakukan secara hati-hati karena kelompok desil 9 tidak selalu identik dengan masyarakat yang benar-benar kaya.
Jika pembatasan terlalu kasar, masyarakat kelas menengah bisa terdorong beralih dari Pertalite ke BBM nonsubsidi.
“Beban fiskal bisa saja berkurang, tetapi beban itu berpindah ke dompet masyarakat.”
B50 Hemat Impor, tetapi Tetap Membutuhkan Insentif
Pemerintah juga mengandalkan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar impor.
B50 merupakan campuran bahan bakar solar dengan 50 persen bahan bakar berbasis minyak sawit. Pemerintah memperkirakan program ini dapat menghemat devisa sekitar Rp 157 triliun-Rp 170 triliun.
Namun, program tersebut tetap membutuhkan dukungan anggaran. Kebutuhan dukungan B50 pada 2026 diperkirakan sekitar Rp 32 triliun, terutama melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Karena itu, Nur meminta pemerintah menghitung manfaat bersih program tersebut.
“Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka mengenai manfaat bersihnya. Berapa devisa yang dihemat, berapa insentif yang dikeluarkan, bagaimana dampaknya terhadap harga CPO dan pangan, serta siapa yang paling menikmati keuntungan dari kebijakan tersebut?”
Dengan kata lain, penghematan impor belum tentu sama dengan penghematan anggaran negara jika program penggantinya masih membutuhkan insentif besar.
LPG Masih Menjadi Beban Besar
Persoalan serupa muncul pada LPG.
Indonesia mengonsumsi sekitar 8,6 juta ton LPG per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta-1,7 juta ton. Artinya, sebagian besar kebutuhan LPG masih dipenuhi melalui impor.
Pemerintah mendorong penggunaan CNG sebagai salah satu alternatif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut CNG berpotensi 30-40 persen lebih murah dibandingkan LPG.
Namun, pengalihan tersebut juga perlu dihitung dari sisi penghematan subsidi.
Pasalnya, subsidi LPG 3 kilogram dalam RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp 114,1 triliun, salah satu komponen terbesar dalam anggaran subsidi energi.
Reformasi Tidak Cukup dengan Memangkas Pertalite
Persoalan subsidi energi akhirnya tidak hanya soal Pertalite.
Pemerintah harus menghitung seluruh komponen yang memengaruhi beban energi negara, mulai dari subsidi, kompensasi, impor energi, insentif program transisi, harga minyak dunia, hingga nilai tukar rupiah.
Nur mengusulkan adanya neraca energi yang lebih rinci agar masyarakat dapat melihat apakah setiap kebijakan benar-benar menghasilkan penghematan.
Subsidi memang dapat menjadi penyangga ketika harga energi dunia meningkat. Namun, subsidi yang terus membesar tanpa strategi pengurangan ketergantungan energi dapat menjadi beban fiskal jangka panjang.
“Masalahnya, jika program transisi energi terus bertambah tetapi subsidi tetap membengkak, yang harus dievaluasi bukan hanya siapa penerima subsidinya, melainkan desain besar kebijakan energinya.”
Dengan demikian, tantangan pemerintah pada 2027 bukan sekadar mengurangi penerima Pertalite, tetapi memastikan seluruh perubahan kebijakan energi benar-benar mampu menekan impor, mengurangi subsidi, dan menurunkan beban energi negara tanpa memindahkan biaya tersebut kepada masyarakat.