Pikiranumat.com, JAKARTA — Empat perusahaan di Kalimantan Barat tengah disidik aparat penegak hukum karena diduga membuka lahan dengan cara membakar. Jika terbukti sengaja membakar lahan, perusahaan tersebut terancam dikenai sanksi hingga pencabutan izin.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sabtu (22/8/2026).
“Kalau benar-benar terbukti, kita pasti tindak,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanggulangan karhutla di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah, kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya.
Empat perusahaan disidik
Prasetyo mengatakan, setidaknya empat perusahaan di Kalimantan Barat sedang dalam proses penyidikan karena ditengarai membuka lahan dengan cara membakar.
Menurut dia, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi apabila dugaan tersebut terbukti secara hukum. Salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah pencabutan izin perusahaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani karhutla yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Selain penindakan, pemerintah juga meminta pemerintah daerah memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Perda buka lahan dengan membakar dievaluasi
Dalam rapat, pemerintah juga membahas adanya peraturan daerah (perda) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang memungkinkan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sebagai bagian dari kearifan lokal.
Dengan kondisi karhutla yang meluas, pemerintah daerah diminta mengevaluasi, termasuk mencabut aturan yang dinilai berpotensi memperbesar risiko kebakaran.
Prasetyo mengatakan pemerintah akan menyediakan alternatif bagi masyarakat agar tetap dapat membuka lahan tanpa membakar.
“Kalau masyarakat membutuhkan untuk membuka lahan, pemerintah akan hadir dalam bentuk lain, misalnya menghadirkan ekskavator untuk membantu mereka,” ujarnya.
Penanganan karhutla diperkuat
Selain penindakan, Presiden Prabowo menginstruksikan penguatan operasi pemadaman karhutla di Kalimantan.
Pemerintah akan menambah tiga batalyon TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Enam helikopter besar untuk operasi water bombing juga dijadwalkan tiba pada Sabtu (22/8/2026).
Pemerintah turut memperbanyak pompa air dan pengeboran, khususnya untuk menangani kebakaran di lahan gambut yang api dan titik panasnya dapat bertahan di bawah permukaan.
Di Kalimantan Tengah, sepanjang 1 Januari-22 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik panas dan 1.639 kejadian karhutla. Luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektar.
Berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 7.634,46 hektar. Sebanyak 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla.
Presiden meminta penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus memastikan pihak yang terbukti menyebabkan atau memperluas kebakaran melalui pembukaan lahan dengan cara membakar diproses sesuai ketentuan hukum.