Aksi Rakyat Bela Indonesia yang berlangsung Ahad lalu (8/11) di Jakarta, menunjukkan dukungan kepada pemerintahan Prabowo makin menguat. Sejumlah tokoh nasional, mantan pejabat negara, pakar hukum, partai politik, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal. Mereka berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan Polri dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kasus dugaan
penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit
Prabowo menjadi salah satu peristiwa politik dan hukum paling menyita perhatian
pada awal November 2026.
Penetapan
Listyo Sigit sebagai tersangka bersama sejumlah perwira tinggi Polri
memunculkan gelombang respons dari berbagai kalangan. Menariknya, sejumlah
tokoh yang sebelumnya kritis terhadap pemerintahan Prabowo kini menyampaikan
apresiasi atas langkah penegakan hukum tersebut.
Dukungan
datang diantaranya dari mantan Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais, mantan
Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, mantan Menko Polhukam Mahfud
MD, mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, pengurus Majelis Ulama Indonesia,
tokoh-tokoh Partai Politik hingga Ketua Aksi Rakyat Bela Indonesia Ustadz
Bachtiar Natsir.
Amien
Rais: Saya Bersyukur Prabowo Berani
Amien Rais
adalah tokoh yang sering mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo. Namun dalam
video terbarunya Amien menyampaikan secara terbuka apresiasinya kepada Prabowo.
Pada awal November ini, Amien mengaku bersyukur melihat ketegasan Presiden
dalam menghadapi persoalan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit.
Amien bahkan
menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo atas kritiknya sebelumnya. Ia
mengaku pernah meragukan keberanian Prabowo menghadapi kekuatan-kekuatan yang
dianggapnya menguasai institusi negara.
Mantan Ketua
MPR ini menilai pencopotan Listyo Sigit dan pengusutan dugaan penyadapan
merupakan langkah penting. Ia berharap Prabowo tidak berhenti pada satu kasus,
tetapi melanjutkan pembenahan secara proporsional.
Amien
mengatakan, “Tolong Mas Prabowo, Anda tetap saja lurus, kemudian pembersihan
lakukan secara proporsional.” Ia juga meminta agar dugaan penyadapan diusut sampai
tuntas, termasuk menelusuri siapa yang memerintahkan dan siapa yang menerima
hasil penyadapan tersebut.
Bambang Hendarso Danuri: Bukan Persaingan Mantan
Kapolri dan Kapolri
Dukungan penting lainnya datang dari mantan Kapolri
Jenderal (Purn.) Bambang Hendarso Danuri yang kini menjabat Ketua Umum
Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.
Dalam pertemuan dengan Kapolri Suyudi Ario Seto di
Mabes Polri, Kamis, 5 November 2026, Bambang menyampaikan dukungan terhadap
langkah penegakan hukum dan pembenahan internal kepolisian.
Bambang menegaskan bahwa perkara tersebut bukan
persaingan antara Kapolri sekarang dan mantan Kapolri. “Ini bukan persaingan
antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang
dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak
Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” ujarnya.
Pernyataan Bambang penting karena datang dari mantan
pimpinan tertinggi Polri. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa pengusutan
perkara ini juga memperoleh perhatian dari kalangan purnawirawan kepolisian.
Said Didu: Mari Dukung Pembersihan Polri
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu
juga menyampaikan dukungannya.
Setelah pengumuman penetapan Listyo Sigit sebagai
tersangka pada 3 November 2026, Said Didu mengaku bersyukur atas perkembangan
tersebut. Ia menghubungkan kasus ini dengan kelompok yang disebutnya sebagai
Geng SOP (Solo, Oligarki, Parcok). Said
juga mengajak masyarakat mendukung pembenahan kepolisian. Ia menyatakan,“Seperti
Polri sedang membersihkan Parcok, mari kita dukung.”
Said berharap pengusutan tidak berhenti pada
orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik perlu
menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau memanfaatkan hasil
penyadapan.
Mahfud MD: Kejahatan Sangat Serius dalam Sejarah
Polri
Mantan Menko Polhukam sekaligus Guru Besar Hukum Tata
Negara Mahfud MD juga memberikan perhatian besar terhadap perkara ini. Dalam
podcast di kanal YouTube resminya pada 3 November 2026, Mahfud menyebut dugaan
penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional sebagai kejahatan yang
sangat serius. “Ini merupakan kejahatan yang diduga paling besar sepanjang
sejarah Polri,” katanya.
Mahfud mempertanyakan apa tujuan penyadapan terhadap
seorang kepala negara apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.
Ia bahkan mengemukakan kemungkinan adanya motif makar.
Namun, Mahfud juga menyampaikan analisis tersebut dalam konteks dugaan yang
harus diuji melalui proses hukum.
Pernyataan Mahfud memperlihatkan bahwa kasus ini tidak
bisa dipandang sekadar sebagai persoalan internal kepolisian. Jika dugaan
penyalahgunaan kewenangan terbukti, persoalannya menyangkut keamanan negara dan
perlindungan terhadap hak warga negara.
MUI Dukung Kapolri, Ingatkan Indonesia Negara
Hukum
Dukungan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, secara terbuka
menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri Suyudi Ario Seto.
Dalam keterangannya pada 4 November 2026, Amirsyah
menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, pimpinan
partai politik, pengurus ormas, wartawan, dan kalangan pengusaha merupakan
persoalan serius. Amirsyah mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum,
bukan negara kekuasaan.
“Peristiwa ini memberi pelajaran kepada seluruh aparat
penegak hukum bahwa kemungkinan pengkhianatan atau penyalahgunaan kewenangan
dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk petinggi Polri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan moral kepada Kapolri. “Langkah
tegas Kapolri dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu patut mendapatkan
dukungan moral dari seluruh warga bangsa.”
Amirsyah mengajak masyarakat mendoakan agar Polri
tetap solid dan mampu menyelesaikan perkara tersebut secara transparan.
Dukungan MUI juga disampaikan Sekretaris Dewan
Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi. Ia mengapresiasi langkah Kapolri
membongkar kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh
politik. “MUI mengapresiasi dan mendukung langkah Polri dalam melakukan
pembenahan internal secara transparan,” kata Zainut pada 4 November.
Ia juga mengaitkan penyadapan tanpa kewenangan hukum
dengan konsep tajassus dalam Islam, yaitu mencari-cari informasi pribadi
atau memata-matai orang lain secara terlarang.
Dalam Al
Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah SWT berfirman,
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari
prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang
menggunjing sebagian yang lain.”
Dukungan MUI semakin jelas melalui Tausiah Kebangsaan
yang ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Amirsyah
Tambunan pada 5 November 2026. MUI memberikan kepercayaan dan dukungan kepada
Kapolri untuk melakukan reformasi di tubuh Polri serta mengapresiasi penegakan
hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan.
PKS dan PDIP Sama-sama Minta Kasus Dibongkar Sampai
Tuntas
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengecam keras dugaan
penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa tidak boleh
ada aparat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penyadapan
di luar ketentuan hukum.
Sekjen PKS Muhammad Kholid bahkan meminta penyidik
tidak hanya mengungkap pelaksana, tetapi juga aktor intelektual di balik dugaan
penyadapan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Polri harus tunduk pada konstitusi
dan tidak boleh menjadi alat politik atau instrumen kepentingan kekuasaan
tertentu.
Sementara itu, dari PDIP, anggota Komisi I DPR TB
Hasanuddin meminta agar motif dan tujuan penyadapan dibongkar. Ia menegaskan
bahwa penyadapan ilegal tanpa landasan hukum merupakan pelanggaran serius
terhadap hak konstitusional warga negara.
TB Hasanuddin juga meminta penyidik mendalami
kemungkinan adanya motif yang lebih serius, termasuk kemungkinan tindak pidana
makar, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Sementara itu dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) di
lapangan Masjid Al Azhar Jakarta, Ketua ARBI Ustadz Bachtiar Natsir menyatakan
dukungannnya kepada pemerintah dalam melawan pengkhianat bangsa. UBN
menyatakan,“Sekarang ada yang sedang mengancam keutuhan dan kepemimpinan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Lawan atau biarkan? Tumpas atau biarkan? Mereka
pengkhianat atau bukan? Sudah jadi teroris atau tidak?”
Ia juga dengan penuh semangat menyatakan,“Bukan cuma
pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi korban penyadapan ilegal oleh para
pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini.”
Akhirnya
marilah kita renungkan ayat-ayat al Quran yang mulia,
إِنَّمَا بَغْيُكُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۖ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
“Sesungguhnya kezalimanmu itu akan menimpa dirimu
sendiri. (Itulah) kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kamilah kembalimu,
lalu Kami beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Yunus 23)
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ
أَسَأْتُمْ فَلَهَا
“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik
bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu
bagi dirimu sendiri.” (Al Isra‘ 7)
Wallahu azizun hakim. II Nuim Hidayat, Direktur Forum
Studi Sosial Politik