Salah satu aktor utama Aksi 212 hingga Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI), adalah Ustaz Bachtiar Nasir. Ia pernah mengaku mengalami persekusi pada era Jokowi, kini ia kembali mengonsolidasikan kekuatan masyarakat untuk mengawal konstitusi dan kedaulatan bangsa.

Ribuan orang memadati Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2026. Bendera organisasi, atribut aksi, dan spanduk tuntutan terlihat di antara kerumunan. Sejumlah tokoh Islam, aktivis, dan masyarakat umum datang berbondong-bondong untuk mengikuti Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI).

Di antara tokoh yang paling menonjol adalah Ustaz Bachtiar Nasir. Sosok yang akrab disapa UBN ini bukan orang baru dalam gerakan massa Islam. Namanya melejit secara nasional ketika menjadi salah satu penggerak utama Aksi Bela Islam pada 2016. Kini, setelah hampir sepuluh tahun, ia kembali berada di tengah konsolidasi umat.

Ada perubahan isu yang dibawa. Jika pada Aksi 212 (2016) kemarahan umat Islam tertuju kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena melecehkan Surah Al-Maidah ayat 51, kali ini persoalannya lebih luas: dugaan penyadapan ilegal, oligarki, hingga proses hukum pemakzulan Gibran.

UBN bersama para tokoh ARBI membacakan lima tuntutan. Mereka mengajak rakyat bersatu membela Indonesia, melawan pihak-pihak yang dianggap mengkhianati bangsa dan negara, melawan oligarki serta kepentingan asing yang melindunginya, menuntut pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, dan mendesak penegakan hukum sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung.

Bagi UBN, persoalan Indonesia tidak cukup diselesaikan melalui pergantian pejabat. Yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan dijalankan, apakah konstitusi dihormati, dan apakah hukum berlaku sama bagi semua orang.

Dari Gontor ke Aksi 212

Bachtiar Nasir lahir di Jakarta pada 26 Juni 1967. Pendidikan keislamannya antara lain ditempuh di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, dan Pondok Pesantren Daarul Huffazh, Bone, Sulawesi Selatan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Madinah, Arab Saudi (lulus 1994).

Latar belakang pendidikan agama itu membentuk karakter dakwahnya. UBN dikenal sebagai dai yang kuat dalam penguasaan materi Al-Qur'an. Ketika menyampaikan ceramah, ayat-ayat sering mengalir lancar dari lisannya. Ia tidak hanya mengutip ayat sebagai hiasan pidato, tetapi berusaha menghubungkannya dengan persoalan kehidupan masyarakat.

Kemampuan retorikanya menjadi salah satu modal penting ketika ia terjun dalam gerakan umat. Namanya mulai dikenal luas ketika menjadi salah satu tokoh pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Saat itu, umat Islam marah terhadap pernyataan Ahok yang melecehkan Al-Maidah ayat 51. Pernyataan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar. Puncaknya terjadi pada 2 Desember 2016, ketika jutaan orang berkumpul dalam Aksi 212 di kawasan Monas, Jakarta.

UBN menjadi salah satu tokoh utama yang menggerakkan dan mengorganisasi aksi tersebut bersama sejumlah ulama dan tokoh Islam lainnya. Gerakan itu bukan hanya memperlihatkan kekuatan mobilisasi umat, tetapi juga menunjukkan kemampuan organisasi Islam membangun konsolidasi lintas kelompok.

Aksi 212 menjadi salah satu peristiwa penting dalam politik Indonesia pasca-Reformasi. Ahok kemudian diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah dalam perkara penodaan agama.

Bagi UBN, pengalaman 212 tampaknya bukan sekadar kenangan tentang demonstrasi besar. Ada pengalaman panjang mengorganisasi umat, menghadapi tekanan politik, dan membangun jaringan dakwah yang hingga sekarang masih menjadi modal gerakannya.

Dipersekusi di Era Jokowi

Pengalaman menghadapi kekuasaan kembali diceritakan UBN ketika tampil dalam program Deep Talk iNews, 6 November 2026. Dalam wawancara tersebut, ia secara terbuka mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai persekusi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut UBN, tekanan terhadap dirinya sudah berlangsung sejak 2014. Ia menceritakan pengajian yang dibinanya pernah dibubarkan. Ia juga mengaku mengalami pembatasan untuk berceramah, termasuk di lingkungan kementerian dan stasiun televisi.

Tekanan itu, menurut ceritanya, tidak berhenti pada dirinya. Orang-orang yang bekerja bersamanya juga menghadapi persoalan. Ada anggota tim yang dipenjara. Bahkan, ia mengungkapkan ada anggota timnya yang ditembak hingga meninggal dunia.

UBN juga menyinggung perkara hukum yang pernah menjeratnya. Salah satunya adalah kasus Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Pada 2017, Bareskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pengelolaan dana yayasan. Dana sekitar Rp3 miliar dikaitkan dengan kegiatan Aksi 411 dan 212 serta bantuan kemanusiaan untuk Suriah. Padahal dana kemanusiaan itu disalurkan lewat IHH Turki (Insan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı), tapi dituduh dananya ke ISIS.

Pada 2019, UBN ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU. Polisi juga mengajukan pencegahan ke luar negeri. UBN memandang perkara tersebut sebagai bagian dari kriminalisasi terhadap dirinya.

Dalam wawancara itu, ia juga mengkritik pola pendekatan pemerintahan Jokowi terhadap kelompok Islam. Ia menyebutnya sebagai politik belah bambu. Sebagian kelompok, menurut penilaiannya, dirangkul dan diberi ruang, sedangkan kelompok lainnya justru ditekan.

Wawancara yang dipandu Gracia Pangaribuan dan Rizki Hasan ini cukup viral di medsos.  "2014 itu saya sudah mungkin saya orang pertama yang merasakan sebuah komunitas bullying pertama secara masif di Indonesia," terang UBNU. Ia menyebut jaringan media sosial Ahok dan Jokowi sebagai bagian dari lingkungan yang menurut pengalamannya melakukan perundungan tersebut. Ia juga menyebut sejumlah tokoh yang menurutnya memiliki peran dalam tekanan terhadap kelompok Islam. Salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian.

Bahkan, UBN mengaku pernah mendapatkan ancaman langsung dari Tito. "Anda punya umat, saya punya undang-undang, saya punya senjata, dan saya punya kunci penjara." Pernyataan itu, menurut UBN, disampaikan Tito kepadanya dalam sebuah pertemuan langsung.

UBN juga menceritakan bahwa kegiatan pengajiannya pernah dibubarkan. Ia menyebut pembubaran tersebut melibatkan Banser dan Ansor. "Jadi kan ada yang mainkan pada saat itu. Karena memang sikap kita tegas," ujarnya.

UBN merasa tuduhan yang dilekatkan kepadanya merupakan fitnah dan bagian dari penghancuran karakter. "Penghancuran karakter di sini kepada kita agar kita disingkirkan dari percaturan perjuangan keumatan."

Ketika ditanya mengapa nomor teleponnya diduga menjadi sasaran penyadapan, UBN menghubungkannya dengan sikap politiknya yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ia menduga ada pihak yang ingin mengetahui sikapnya terhadap Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Prabowo, bahkan PDIP. "Pertama barangkali sikap kita terhadap Jokowi, sikap kita terhadap PSI. Dia ingin cari-cari kesalahan kita lagi atau dia ingin mengadu kita dengan Prabowo, atau dia ingin benturkan kita dengan PDIP."

UBN bahkan mengungkap dugaan adanya upaya mendekati dirinya agar mendukung PSI. "Karena saya enggak bisa diajak umrah, enggak dibiayai umrah, karena saya bisa pergi sendiri. Dan pesantren saya enggak butuh bantuan juga," jelasnya.

UBN juga mengatakan dirinya tidak beroposisi terhadap Prabowo sebagaimana sikapnya terhadap pemerintahan Jokowi. "Kami dari kelompok Islam menyatakan memang tidak beroposisi pada Pak Prabowo sebagaimana kami beroposisi di zaman Jokowi." UBN mengaku sudah mengenal Prabowo sejak 2019. Mereka pernah bertemu di Hambalang dan kawasan Kertanegara bersama sejumlah tokoh, antara lain Sugiono dan Daryono.

Setelah Prabowo menjadi presiden, UBN mengaku baru dua kali bertemu langsung dengannya. Pertemuan pertama berlangsung di Hambalang bersama sekitar 16 organisasi masyarakat setelah kerusuhan, sedangkan pertemuan berikutnya berlangsung di Istana. UBN menganggap pertemuan di Hambalang lebih substantif daripada pertemuan di Istana. "Beliau mengatakan pada pertemuan itu kepada kami, ini pertemuan substantif. Nanti kalau kita ke Istana itu pertemuan simbolik."

Dalam wawancara itu, UBN juga melontarkan kritik sangat keras terhadap Listyo Sigit. Ia menyinggung dugaan bisnis gelap, jaringan, setoran, dan penggunaan kekuasaan dalam tubuh kepolisian.

Ia juga mempertanyakan keberadaan jaringan orang-orang yang diangkat Listyo ke posisi strategis. "Siapa yang diangkat oleh dia, yang diangkat pangkatnya, ditempatkan satu jabatan strategis, kemungkinan besar kan orang-orang ini adalah jaringannya,“ jelas Ketua Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (Sajid) ini.

Kini menyoroti Penyadapan Ilegal Listyo dan Kasus Gibran

Dalam situasi politik sekarang, perhatian UBN tertuju pada persoalan dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut menjadi sorotan dalam kritik yang berkembang di kalangan penggerak ARBI.

UBN mengaku nomor teleponnya termasuk yang menjadi sasaran penyadapan. Ia mempertanyakan siapa yang berada di balik tindakan tersebut dan apa kepentingannya. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi tuntutan agar dugaan penyadapan diusut secara transparan.

Di kalangan pengkritik, muncul tuduhan bahwa ada pihak yang berusaha mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Listyo disebut dengan istilah keras sebagai pengkhianat terhadap Presiden.

Persoalan Gibran Rakabuming Raka juga masuk dalam agenda kritik konstitusional. Istilah "anak haram konstitusi" muncul sebagai ungkapan politik para pengkritik terhadap proses pencalonan dan legitimasi konstitusionalnya. ARBI menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka tuntutan agar putusan lembaga peradilan dan ketentuan konstitusi dilaksanakan secara konsisten.

Dengan kata lain, ARBI ingin membawa persoalan politik tersebut ke ranah yang lebih mendasar: supremasi konstitusi dan penegakan hukum.

Sehari-hari Membina AQL

Di luar panggung politik, UBN memiliki kesibukan lain yang tidak kalah besar. Ia membina AQL Islamic Center, singkatan dari Ar-Rahman Qur'anic Learning Center, yang berdiri pada 29 Desember 2008.

AQL dikembangkan sebagai lembaga dakwah dan pendidikan yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pusat pembinaan. Kegiatannya meliputi pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, kaderisasi, dan wakaf.

UBN juga mengembangkan pendidikan tinggi Islam dan pendidikan Al-Qur'an melalui lembaga-lembaga di lingkungan AQL. Orientasinya bukan hanya melahirkan orang yang mampu membaca dan menghafal Al-Qur'an, tetapi juga memahami serta mengamalkan kandungannya.

Kegiatan membina lembaga pendidikan itu menjadi bagian dari keseharian UBN. Di satu sisi ia mengurus dakwah dan pendidikan, di sisi lain ia aktif dalam konsolidasi tokoh-tokoh masyarakat dan gerakan kebangsaan.

Kemampuan berbicara menjadi kelebihan yang menonjol. Ketika membahas persoalan politik, ia sering menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika membicarakan persoalan umat, ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami jamaah. Perpaduan antara kemampuan mengutip dalil, retorika, dan pengalaman organisasi membuatnya mempunyai tempat tersendiri di kalangan aktivis Islam.

Selain itu UBN mendirikan dan membina Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Ar-Rahman, yang berlokasi di Jonggol, Kabupaten Bogor. Ia juga juga mendirikan dan membina STQ AQLIS (Sekolah Tadabbur Qur'an, AQL Islamic School), yang merupakan lembaga pendidikan tingkat sekolah.

Bersama Ulama dan Tokoh nasional

ARBI tidak bergerak sendirian. Dalam rangkaian konsolidasinya, sejumlah tokoh nasional, pimpinan ormas Islam, akademisi, dan aktivis ikut terlibat.

Di antara nama yang muncul dalam konsolidasi, selain UBN adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Ferry Juliantono, Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, Ustaz Fathurrahman Mahfudz, Ustaz Erick Yusuf, Ustaz Adian Husaini, Ustaz Fahmi Salim dan lain-lain.

Dalam aksi 8 November, hadir pula Said Didu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Munarman, Ustaz Fadlan Garamatan dari Papua, Ustaz Zaitun Rasmin, Ustaz Alfian Tanjung serta Ferry Juliantono.

Sejumlah organisasi Islam juga terlibat dalam rangkaian konsolidasi, antara lain MUI, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis, PERTI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Wahdah Islamiyah, AQL dan Al Irsyad.

Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa ARBI berusaha membangun gerakan lintas organisasi. Persoalan yang diangkat tidak hanya menyangkut satu kelompok, tetapi juga menyentuh kepentingan kebangsaan.

Bagi UBN, pekerjaan berikutnya tentu lebih berat daripada sekadar mengumpulkan massa. Lima tuntutan yang telah dibacakan harus diterjemahkan menjadi pengawalan publik, tekanan konstitusional, dan langkah nyata.

Dari Aksi 212 hingga ARBI, ada benang merah dalam perjalanan UBN: menjadikan dakwah sebagai sarana menggerakkan masyarakat. Dulu, umat turun ke jalan karena merasa Al-Qur'an dilecehkan. Kini, UBN mengajak masyarakat bersatu karena menilai konstitusi, kedaulatan ekonomi, dan penegakan hukum menghadapi persoalan serius.

Apakah ARBI akan berkembang menjadi gerakan nasional yang lebih besar? Itu sangat bergantung pada konsistensi para penggeraknya dan kekuatan konsolidasi tokoh-tokoh umat.

Yang jelas, UBN kini kembali berada di tengah panggung. Bukan hanya sebagai penceramah yang fasih menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan juga sebagai tokoh yang berusaha menghubungkan dakwah, gerakan umat, dan persoalan kebangsaan.

Wallahu alimun hakim. II Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik