Pemerintahan 'Jokowi-Luhut' selama 10 tahun, menjadikan
umat Islam bagai dikungkung
penjara besar. Jokowi dan timnya melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang
melukai umat Islam Indonesia.
Salah satu
peristiwa yang paling membekas adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
pada Juli 2017. Pemerintah mencabut status badan hukum HTI setelah menerbitkan
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Keputusan itu menimbulkan perdebatan serius mengenai
kebebasan berserikat dan berkumpul. Pemerintah beralasan HTI bertentangan
dengan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI karena memperjuangkan sistem
khilafah.
Namun, benarkah memperjuangkan khilafah melalui dakwah
dan pemikiran otomatis merupakan tindakan makar atau kekerasan?
HTI selama menjalankan aktivitas organisasinya dikenal
mengampanyekan gagasan khilafah melalui ceramah, tulisan, diskusi, dan
demonstrasi. Para pendukungnya berulang kali menegaskan bahwa perjuangan mereka
dilakukan tanpa kekerasan. Perbedaan ideologi semestinya dijawab dengan
perdebatan dan argumentasi, bukan semata-mata pembubaran organisasi.
Sejumlah tokoh Islam menentang kebijakan tersebut. Mantan
Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais dan Din
Syamsuddin serta berbagai elemen masyarakat sipil menyuarakan keberatan
terhadap Perppu Ormas itu. Mereka mempersoalkan kewenangan pemerintah
membubarkan organisasi tanpa terlebih dahulu melalui proses pengadilan.
Yusril Ihza Mahendra bahkan tampil sebagai kuasa hukum
HTI untuk menggugat kebijakan pemerintah. Menariknya, Yusril menegaskan bahwa
pembelaannya bukan berarti menyetujui ideologi khilafah HTI. Ia membela hak
organisasi dan prinsip negara hukum.
Din Syamsuddin juga mengingatkan bahwa konsep khilafah
tidak bisa begitu saja dipersempit menjadi ancaman terhadap negara. Ia pernah
membandingkan gagasan persatuan umat Islam sedunia dengan keberadaan Vatikan
yang menjadi pusat spiritual umat Katolik di berbagai negara. Menurutnya, umat
Katolik tetap menjadi warga negara masing-masing tanpa harus meninggalkan
sistem nasional negaranya. Dengan kata lain, Din ingin menyatakan kalau HTI
dibubarkan, organisasi Katolik di Indonesia juga harus dibubarkan.
Belum selesai kontroversi pembubaran HTI, pemerintah
Jokowi kembali mengambil langkah terhadap Front Pembela Islam (FPI).
Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengumumkan
pelarangan kegiatan dan penggunaan simbol FPI melalui keputusan bersama enam
pejabat kementerian dan lembaga. Kebijakan itu terjadi di tengah suasana panas
setelah enam anggota laskar FPI tewas ditembak aparat di Tol Jakarta-Cikampek
KM50.
Pembubaran FPI jelas-jelas merupakan tindakan
sewenang-wenang pemerintahan Jokowi dalam membonsai umat Islam. Tim Jokowi sengaja
membubarkan HTI dan FPI, karena mereka faham bahwa dua organisasi inilah yang
solid dan aktif dalam dunia perpolitikan di tanah air. Tim Jokowi hanya membidik ormas-ormas
Islam, sementara ormas-ormas non Islam yang bergerak dalam dunia perpolitikan,
dibiarkan bebas di tanah air.
Selain
membubarkan dua ormas Islam berpengaruh itu, Tim Jokowi juga tidak peduli terhadap
peristiwa KM50. Tragedi peristiwa ini sangat memilukan bagi umat
Islam. Bayangkan enam orang yang mengawal Ketua FPI Habib Rizieq Shihab kehilangan
nyawanya di tangan aparat negara, tanpa pengadilan yang transparan.
Amien Rais bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) pernah menemui Jokowi di Istana Negara
pada 9 Maret 2021. Mereka meminta agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan HAM
karena meyakini telah terjadi pembunuhan di luar hukum.
Namun, pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 15
menit. Pemerintah menyatakan persoalan tersebut telah ditangani berdasarkan
rekomendasi Komnas HAM. Jokowi menyampaikan agar proses hukum berjalan.
Bagi keluarga korban dan kelompok yang terus mengawal
kasus ini, sikap Jokowi itu menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap Tragedi
KM50.
Di sisi lain, sejumlah aktivis yang terkait dengan
gerakan 212 (2016) juga menghadapi proses hukum. Tokoh-tokoh seperti Habib
Rizieq Shihab dan beberapa aktivis lainnya mengalami kriminalisasi.
Dua tokoh penting Front Pembela Islam (FPI), Habib
Rizieq Shihab dan Munarman, mengalami kriminalisasi di masa Presiden Jokowi. Habib
Rizieq mulai ditahan pada 12 Desember 2020 setelah mendatangi Polda Metro Jaya
untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia kemudian menjalani proses hukum dalam beberapa
perkara, antara lain kasus kerumunan di Petamburan, Megamendung, serta kasus
hasil tes usap di Rumah Sakit Ummi Bogor.
Pada 27 Mei
2021, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara
kepada Rizieq dalam perkara kerumunan Petamburan. Dalam perkara
kerumunan Megamendung, ia juga dijatuhi hukuman denda Rp20 juta dengan
ketentuan subsider lima bulan kurungan.
Hukuman lebih berat dijatuhkan dalam perkara RS Ummi.
Pada 24 Juni 2021, majelis hakim memvonis Rizieq empat tahun penjara. Namun,
melalui putusan kasasi pada November 2021, Mahkamah Agung mengurangi hukumannya
menjadi dua tahun penjara. Habib akhirnya keluar dari tahanan dengan status
bebas bersyarat pada 20 Juli 2022.
Sementara itu, Munarman ditangkap oleh Densus 88
Antiteror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, pada 27
April 2021. Ia dituduh terkait dengan tindakan dalam sejumlah kegiatan dan
pertemuan di Makassar, Medan, dan Jakarta. Ia kemudian resmi ditahan pada 7 Mei
2021.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 April 2022
menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada mantan Sekretaris Umum FPI
tersebut. Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat
hukumannya menjadi empat tahun pada Juli 2022.
Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung
mengembalikan hukuman Munarman menjadi tiga tahun penjara pada November 2022.
Ia kemudian bebas dari Lapas Salemba pada 30 Oktober 2023.
Selain Habib Rizieq dan Munarman, banyak ustadz juga
dikriminalkan. Diantaranya adalah Ustaz Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah
dan Anung Al-Hamat. Mereka ditangkap ditangkap Densus 88 pada Selasa, 16
November 2021, di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Ketiga ustadz terkenal itu akhirnya divonis oleh
Pengadilan Jakarta Timur tiga tahun pada 19 Desember 2022. Penulis yang sempat
menyaksikan sidang itu heran, hakim memutuskan vonis tiga tahun kepada ketiga
ustadz itu, padahal bukti keterlibatan terhadap terorisme tidak ada.
Setelah mereka bebas (27 September 2023), salah seorang
ustadz itu berkata kepada penulis,“Seorang hakim yang beragama Islam yang
menangani perkara saya ini waktu itu menangis, karena ia tahu bahwa kita tidak
terlibat dalam aksi terorisme.“
Pengamat politik Australia dari Australian National
University, Greg Fealy, pernah mengkritik pemerintahan Jokowi melalui analisis
berjudul Jokowi's Repressive Pluralism. Ia menilai pemerintahan Jokowi
menunjukkan kecenderungan represif terhadap kelompok Islamis, termasuk mereka
yang memperjuangkan aspirasi melalui jalur demokrasi.
Greg Fealy, terang-terangan
menuding Presiden Jokowi anti-Islam. Ia mengevaluasi pemerintahan
Presiden Jokowi dalam empat tahun ke belakang. Greg dikenal sebagai pengamat
politik Indonesia yang mumpuni. Tulisan kritis Greg ini dimuat di situs East
Asia Forum pada 27 September 2020. Artikel ini diambil dari makalah terbarunya berjudul, “Jokowi
in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State“.
“Selama
empat tahun terakhir, pemerintah Presiden Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo telah
melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Ini
mungkin kabar baik bagi mitra barat Indonesia, terutama Australia, di mana
survei-survei berulang kali menunjukkan bahwa banyak orang takut akan
meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia,” tulis Greg dalam
makalahnya.
Greg
menyatakan Australia dan negara lain harusnya prihatin terhadap kebijakan
anti-Islamis ini. “Karena hal itu mengikis hak asasi manusia, merusak
nilai-nilai demokrasi, dan dapat menyebabkan reaksi radikal terhadap apa yang
dilihat sebagai antipati negara berkembang terhadap Islam,” tulisnya.
Kebijakan
anti-Islamis yang diambil Jokowi ini terlihat kentara sekali, dengan
"perintahnya" untuk membubarkan HTI, FPI, penangkapan ulama dan
aktivis-aktivis Islam serta program antiradikalismenya yang menyasar
kemana-mana.
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo
menerjemahkannya dengan melakukan deradikalisasi terhadap pejabat ASN eselon 1
dan 2. Mereka (istri atau suami) yang terlibat dalam medsos pro terhadap orang
atau organisasi yang dianggap radikal oleh pemerintah, maka tidak akan naik
menjadi pejabat eselon 1 dan 2.
Menteri
Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menerjemahkannya dengan memasang pohon natal di
depan kantor Kemenag pusat. Sebuah aksi sebagai simbol moderatisme. Menteri
Agama sebelumnya telah mengganti penceramah-penceramah di masjid-masjid BUMN
atau pemerintah, dengan dai-dai yang pro pemerintah. Yaqut mengatakan, “Ini
waktunya kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian
Agama. Tapi Kementerian semua agama. Sehingga yang disebut oleh Gus Dur ya ini,
pasar agama-agama ini ada di Kementerian Agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada
diskriminasi semua agama ada di Kementerian ini.”
Agama, kata
Yaqut, merupakan inspirasi bukan aspirasi. “Kita tunjukkan kepada publik, Saya
katakan kemarin di Istana Negara dan tadi juga Saya sampaikan kepada bapak
Presiden, saya hanya ingin menjadikan melalui Kementerian Agama ini, saya ingin
menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Itu kalau di breakdown
akan luar biasa, agama sebagai inspirasi bukan aspirasi,” kata Yaqut
(23/12/2020).
Presiden Jokowi
bukan hanya mengkriminalkan tokoh-tokoh dan aktivis Islam, tapi juga melakukan hambatan
karier kelompok Islamis di birokrasi dan BUMN serta pencoretan sejumlah khatib
dan penceramah dari jadwal kegiatan di lembaga pemerintah. Seperti yang dilakukan
kepada dai terkenal ibukota, Ustadz Bachtiar Nasir dan kawan-kawan.
Walhasil, setelah
Jokowi lengser (2024) kini ia bukan hanya dikecam oleh kelompok Islam, tapi
juga dikritik keras oleh kelompok pro demokrasi liberal. Jokowi kini dihujat
karena ‘memaksakan’ Gibran menjadi wakil presiden, membuat dinasti politik dan
diduga terlibat dalam penyadapan illegal yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo.
Guru Besar ilmu
politik UGM Amien Rais menyebut bangunan kezaliman yang dibangun Jokowi cs kini
runtuh.
Akhirnya
marilah kita renungkan ayat al Quran,
وَلَا يَحِيقُ
الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
“Rencana
jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri.”
(Fathir 43)
فَأَتَى اللَّهُ
بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
“Maka Allah
menghancurkan bangunan mereka dari fondasinya, lalu atap bangunan itu jatuh
menimpa mereka dari atas, dan azab datang kepada mereka dari arah yang tidak
mereka sadari.” (an Nahl 26)
Wallahu azizun hakim. II Nuim Hidayat, Direktur Forum
Studi Sosial Politik