PikiranUmat.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan target baru dalam tata kelola pertambangan nasional. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dinikmati oleh negara.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Tanwir dan
Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama
Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang, minimal 70
persen harus dinikmati oleh negara, bila perlu dikuasai saham-sahamnya,"
ujar Presiden Prabowo.
Presiden
menegaskan, investor tetap diberikan kesempatan untuk menanamkan modal dan
memperoleh kembali investasinya. Namun, setelah modal tersebut kembali, porsi
keuntungan mayoritas harus menjadi hak bangsa Indonesia.
"Kalau
tidak, karena kita butuh modal, dia (investor) masukin modal, boleh investasi
Anda kembali, sesudah itu keuntungan mayoritas harus bangsa Indonesia,"
kata Presiden.
Landasan
Konstitusional
Presiden
Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat konstitusi. Ia
mengutip Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara
serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Presiden
juga menyoroti praktik pengelolaan tambang selama ini yang dinilai belum
memberikan manfaat optimal bagi negara.
Belasan
tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati,
gubernur, menteri, kalau minta, ngaku saya warga negara Indonesia. Begitu
untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar
Presiden.
Klarifikasi
Istana
Pasca
pidato tersebut, Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi bahwa angka 70
persen merujuk pada hasil pengelolaan izin pertambangan, bukan pada pendapatan
kotor maupun laba bersih perusahaan secara keseluruhan.
Hingga Ahad
(16/11/2026), pemerintah belum
menerbitkan peraturan pelaksana, formula perhitungan, maupun jadwal
implementasi atas arahan tersebut. Dengan demikian, kebijakan 70 persen saat
ini masih berstatus sebagai arahan kebijakan Presiden, bukan tarif yang berlaku
mengikat secara hukum.
Skema
Ekspor Satu Pintu
Dalam
pidato yang sama, Presiden juga mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui
lembaga yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia
(DSI).
Kebijakan
tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pelaporan ekspor dan mencegah
praktik pelaporan volume yang lebih kecil dari volume sebenarnya.
"Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan
100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Presiden.
Pemerintah berharap, melalui skema tersebut, penerimaan
negara dari sektor pertambangan dapat meningkat secara signifikan dalam
beberapa bulan ke depan.
Reaksi Pasar
Arahan Presiden tersebut direspons negatif oleh pasar modal.
Pada perdagangan Senin
(16/11/2026), sejumlah saham emiten batu bara, mineral, dan logam tercatat
melemah hingga 6,98 persen.
Pelaku
pasar menilai ketidakjelasan definisi dan mekanisme perhitungan 70 persen
menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Dasar Hukum
yang Berlaku
Secara
hukum, penguatan porsi negara dalam sektor pertambangan memiliki landasan yang
kuat:
1. UUD 1945
Pasal 33 ayat (2) dan (3)
Mengatur
bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan kekayaan alam dikuasai oleh
negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Mengatur
bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah, dan
pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan daerah, yang
meliputi pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 dan Nomor 19
Tahun 2025
Mengatur penyesuaian tarif royalti. Royalti batu bara untuk
IUP ditetapkan sebesar 5 persen hingga 13,5 persen, sedangkan untuk IUPK
sebesar 14 persen hingga 28 persen ditambah 10 persen dari laba bersih.
4. Kewajiban Divestasi Saham
Pemegang IUP dan IUPK yang berstatus Penanaman Modal Asing
(PMA) wajib melakukan divestasi saham secara bertahap hingga peserta Indonesia
memiliki paling sedikit 51 persen saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU
Minerba jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
Preseden
Kebijakan yang Mendekati
Kebijakan
70 persen bukan merupakan kebijakan yang sama sekali baru. Terdapat tiga
preseden yang mendekati:
Pertama,
Skema Gross Split di Sektor Migas. Dalam skema ini, pemerintah dan kontraktor
membagi hasil produksi kotor. Untuk minyak bumi, porsi pemerintah mencapai 57
persen dan kontraktor 43 persen, sedangkan untuk gas bumi, porsi pemerintah 52
persen dan kontraktor 48 persen.
Kedua, Wacana Gross Split Minerba 70:30 pada Juni 2026. Pada
5 Juni 2026, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah
sedang mengkaji skema gross split 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen
untuk operator di sektor mineral dan batu bara. Namun, pada 8 Juni 2026,
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa usulan tersebut dibatalkan
setelah berkonsultasi dengan Presiden.
Ketiga, Divestasi Saham PT Freeport Indonesia. Melalui PT
Mineral Industri Indonesia (MIND ID), pemerintah Indonesia saat ini menguasai
51,2 persen saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah tengah menegosiasikan
penambahan 12 persen saham sehingga kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen.
Potensi Penerimaan Negara: Ilustrasi
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara pada tahun 2025 mencapai
Rp135,16 triliun. Hingga 1 Oktober 2026, realisasi PNBP telah mencapai Rp141,9
triliun, dan pemerintah memproyeksikan dapat mencapai Rp160 triliun hingga
Rp165 triliun pada akhir tahun 2026.
Berikut ilustrasi sederhana yang disusun redaksi untuk
menggambarkan potensi kebijakan tersebut, apabila 70 persen diterapkan pada
nilai produksi:
Misalkan total nilai produksi tambang nasional dalam satu
tahun sebesar Rp1.000 triliun (angka ilustrasi):
Pihak Porsi
Nilai
Negara 70%
Rp700 triliun
Perusahaan 30% Rp300 triliun
Apabila ilustrasi tersebut diterapkan, potensi penerimaan
negara dapat meningkat empat hingga lima kali lipat dibandingkan realisasi PNBP
saat ini.
Namun, apabila 70 persen diterapkan pada laba bersih setelah
pengembalian modal, sebagaimana disampaikan Presiden, maka besaran yang
diterima negara akan jauh lebih moderat dan bergantung pada struktur biaya
masing-masing perusahaan.
Ilustrasi tersebut bukan merupakan proyeksi resmi
pemerintah, mengingat pemerintah belum menerbitkan formula perhitungan resmi.
Hambatan dan Tantangan
Terdapat sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan
pemerintah sebelum kebijakan tersebut dapat diimplementasikan:
1.
Kepastian Hukum dan Kontrak yang Berlaku
IUP yang
telah diterbitkan tidak dapat diubah secara sepihak. Perubahan sepihak
berpotensi menimbulkan gugatan arbitrase internasional dengan dalih
pengambilalihan aset.
2. Belum
Adanya Definisi Operasional
Hingga saat
ini, belum ada definisi resmi mengenai dasar perhitungan 70 persen, apakah dari
produksi kotor, laba bersih, atau total penerimaan negara.
3. Risiko
Penurunan Investasi
Ketidakpastian
regulasi berpotensi menurunkan minat investor baru dan mendorong peralihan
investasi ke negara lain yang memiliki cadangan mineral sejenis, seperti
Australia, Filipina, dan Republik Demokratik Kongo.
4.
Kapasitas BUMN dan Danantara
Penguasaan
saham oleh negara membutuhkan kapasitas pendanaan yang besar. MIND ID
dan Danantara harus memiliki kemampuan finansial untuk mengakuisisi saham
perusahaan tambang.
5. Tuntutan Daerah Penghasil
Sejumlah daerah penghasil, seperti Papua, Maluku Utara, dan
Riau, menuntut peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika pemerintah pusat
mengambil porsi 70 persen, daerah penghasil diperkirakan akan menuntut
peningkatan bagian yang diterimanya.
6. Pengawasan dan Tata Kelola
Skema ekspor satu pintu melalui Danantara membutuhkan sistem
pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah munculnya monopoli baru
dan potensi kebocoran penerimaan negara.
Penutup
Arahan Presiden Prabowo mengenai target 70 persen menandai
perubahan paradigma dalam tata kelola pertambangan nasional, dari sekadar
pemungutan royalti menuju penguasaan manfaat ekonomi yang lebih besar oleh
negara.
Secara konstitusional, langkah tersebut memiliki landasan
yang kuat. Namun, secara implementasi, keberhasilannya akan sangat ditentukan
oleh terbitnya peraturan pelaksana yang jelas, adil, dan memberikan kepastian
hukum bagi seluruh pihak.
Publik kini menanti langkah lanjutan dari Kementerian ESDM
dan kementerian terkait dalam menerjemahkan arahan Presiden tersebut ke dalam
regulasi yang berlaku mengikat.
Sumber:
1. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Pembukaan Tanwir
dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, 14 November 2026
2.
Klarifikasi Istana Kepresidenan, 14 November 2026
3. Reuters,
14 November 2026
4.
Kementerian ESDM - Laporan Kinerja PNBP Minerba 2025-2026 dan Minerba Convex
2026
5. UUD 1945
Pasal 33 dan 34
6. UU Nomor
3 Tahun 2020 tentang Minerba
7. PP Nomor
96 Tahun 2021, PP Nomor 18 Tahun 2025, PP Nomor 19 Tahun 2025
Catatan
Redaksi: Angka perhitungan dalam artikel ini merupakan ilustrasi redaksi
berdasarkan data PNBP resmi Kementerian ESDM. Pemerintah belum menerbitkan
formula perhitungan resmi atas kebijakan 70 persen. II Andi, Redaksi Ekonomi