BREAKING

Presiden Prabowo Tetapkan Target 70 Persen Hasil Pengelolaan IUP untuk Negara

Presiden Prabowo Tetapkan Target 70 Persen Hasil Pengelolaan IUP untuk Negara

Oleh: Nuimhidayat | Nov 19, 2026

 PikiranUmat.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan target baru dalam tata kelola pertambangan nasional. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dinikmati oleh negara.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara, bila perlu dikuasai saham-sahamnya," ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan, investor tetap diberikan kesempatan untuk menanamkan modal dan memperoleh kembali investasinya. Namun, setelah modal tersebut kembali, porsi keuntungan mayoritas harus menjadi hak bangsa Indonesia.

"Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia (investor) masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan mayoritas harus bangsa Indonesia," kata Presiden.

Landasan Konstitusional

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat konstitusi. Ia mengutip Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Presiden juga menyoroti praktik pengelolaan tambang selama ini yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi negara.

Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta, ngaku saya warga negara Indonesia. Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujar Presiden.

Klarifikasi Istana

Pasca pidato tersebut, Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi bahwa angka 70 persen merujuk pada hasil pengelolaan izin pertambangan, bukan pada pendapatan kotor maupun laba bersih perusahaan secara keseluruhan.

Hingga Ahad  (16/11/2026), pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana, formula perhitungan, maupun jadwal implementasi atas arahan tersebut. Dengan demikian, kebijakan 70 persen saat ini masih berstatus sebagai arahan kebijakan Presiden, bukan tarif yang berlaku mengikat secara hukum.

Skema Ekspor Satu Pintu

Dalam pidato yang sama, Presiden juga mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pelaporan ekspor dan mencegah praktik pelaporan volume yang lebih kecil dari volume sebenarnya.

"Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Presiden.

Pemerintah berharap, melalui skema tersebut, penerimaan negara dari sektor pertambangan dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

 

Reaksi Pasar

Arahan Presiden tersebut direspons negatif oleh pasar modal. Pada perdagangan Senin (16/11/2026), sejumlah saham emiten batu bara, mineral, dan logam tercatat melemah hingga 6,98 persen.

Pelaku pasar menilai ketidakjelasan definisi dan mekanisme perhitungan 70 persen menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Dasar Hukum yang Berlaku

Secara hukum, penguatan porsi negara dalam sektor pertambangan memiliki landasan yang kuat:

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3)

Mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara diselenggarakan oleh pemerintah, dan pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan daerah, yang meliputi pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 dan Nomor 19 Tahun 2025

Mengatur penyesuaian tarif royalti. Royalti batu bara untuk IUP ditetapkan sebesar 5 persen hingga 13,5 persen, sedangkan untuk IUPK sebesar 14 persen hingga 28 persen ditambah 10 persen dari laba bersih.

 

4. Kewajiban Divestasi Saham

Pemegang IUP dan IUPK yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) wajib melakukan divestasi saham secara bertahap hingga peserta Indonesia memiliki paling sedikit 51 persen saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Minerba jo. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.

 

Preseden Kebijakan yang Mendekati

Kebijakan 70 persen bukan merupakan kebijakan yang sama sekali baru. Terdapat tiga preseden yang mendekati:

Pertama, Skema Gross Split di Sektor Migas. Dalam skema ini, pemerintah dan kontraktor membagi hasil produksi kotor. Untuk minyak bumi, porsi pemerintah mencapai 57 persen dan kontraktor 43 persen, sedangkan untuk gas bumi, porsi pemerintah 52 persen dan kontraktor 48 persen.

Kedua, Wacana Gross Split Minerba 70:30 pada Juni 2026. Pada 5 Juni 2026, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengkaji skema gross split 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk operator di sektor mineral dan batu bara. Namun, pada 8 Juni 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa usulan tersebut dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Ketiga, Divestasi Saham PT Freeport Indonesia. Melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), pemerintah Indonesia saat ini menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia. Pemerintah tengah menegosiasikan penambahan 12 persen saham sehingga kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen.

 

Potensi Penerimaan Negara: Ilustrasi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara pada tahun 2025 mencapai Rp135,16 triliun. Hingga 1 Oktober 2026, realisasi PNBP telah mencapai Rp141,9 triliun, dan pemerintah memproyeksikan dapat mencapai Rp160 triliun hingga Rp165 triliun pada akhir tahun 2026.

Berikut ilustrasi sederhana yang disusun redaksi untuk menggambarkan potensi kebijakan tersebut, apabila 70 persen diterapkan pada nilai produksi:

Misalkan total nilai produksi tambang nasional dalam satu tahun sebesar Rp1.000 triliun (angka ilustrasi):

Pihak       Porsi         Nilai

Negara         70%        Rp700 triliun

Perusahaan 30%        Rp300 triliun

 

Apabila ilustrasi tersebut diterapkan, potensi penerimaan negara dapat meningkat empat hingga lima kali lipat dibandingkan realisasi PNBP saat ini.

Namun, apabila 70 persen diterapkan pada laba bersih setelah pengembalian modal, sebagaimana disampaikan Presiden, maka besaran yang diterima negara akan jauh lebih moderat dan bergantung pada struktur biaya masing-masing perusahaan.

Ilustrasi tersebut bukan merupakan proyeksi resmi pemerintah, mengingat pemerintah belum menerbitkan formula perhitungan resmi.

 

Hambatan dan Tantangan

Terdapat sejumlah hambatan yang perlu diselesaikan pemerintah sebelum kebijakan tersebut dapat diimplementasikan:

1. Kepastian Hukum dan Kontrak yang Berlaku

IUP yang telah diterbitkan tidak dapat diubah secara sepihak. Perubahan sepihak berpotensi menimbulkan gugatan arbitrase internasional dengan dalih pengambilalihan aset.

2. Belum Adanya Definisi Operasional

Hingga saat ini, belum ada definisi resmi mengenai dasar perhitungan 70 persen, apakah dari produksi kotor, laba bersih, atau total penerimaan negara.

3. Risiko Penurunan Investasi

Ketidakpastian regulasi berpotensi menurunkan minat investor baru dan mendorong peralihan investasi ke negara lain yang memiliki cadangan mineral sejenis, seperti Australia, Filipina, dan Republik Demokratik Kongo.

4. Kapasitas BUMN dan Danantara

Penguasaan saham oleh negara membutuhkan kapasitas pendanaan yang besar. MIND ID dan Danantara harus memiliki kemampuan finansial untuk mengakuisisi saham perusahaan tambang.

5. Tuntutan Daerah Penghasil

Sejumlah daerah penghasil, seperti Papua, Maluku Utara, dan Riau, menuntut peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika pemerintah pusat mengambil porsi 70 persen, daerah penghasil diperkirakan akan menuntut peningkatan bagian yang diterimanya.

6. Pengawasan dan Tata Kelola

Skema ekspor satu pintu melalui Danantara membutuhkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah munculnya monopoli baru dan potensi kebocoran penerimaan negara.

 

Penutup

Arahan Presiden Prabowo mengenai target 70 persen menandai perubahan paradigma dalam tata kelola pertambangan nasional, dari sekadar pemungutan royalti menuju penguasaan manfaat ekonomi yang lebih besar oleh negara.

Secara konstitusional, langkah tersebut memiliki landasan yang kuat. Namun, secara implementasi, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh terbitnya peraturan pelaksana yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Publik kini menanti langkah lanjutan dari Kementerian ESDM dan kementerian terkait dalam menerjemahkan arahan Presiden tersebut ke dalam regulasi yang berlaku mengikat.

 

Sumber:

1. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, 14 November 2026

2. Klarifikasi Istana Kepresidenan, 14 November 2026

3. Reuters, 14 November 2026

4. Kementerian ESDM - Laporan Kinerja PNBP Minerba 2025-2026 dan Minerba Convex 2026

5. UUD 1945 Pasal 33 dan 34

6. UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba

7. PP Nomor 96 Tahun 2021, PP Nomor 18 Tahun 2025, PP Nomor 19 Tahun 2025

 

Catatan Redaksi: Angka perhitungan dalam artikel ini merupakan ilustrasi redaksi berdasarkan data PNBP resmi Kementerian ESDM. Pemerintah belum menerbitkan formula perhitungan resmi atas kebijakan 70 persen. II Andi, Redaksi Ekonomi