BREAKING

Wapres Baru Sebaiknya Bukan dari Gerindra

Wapres Baru Sebaiknya Bukan dari Gerindra

Oleh: Nuimhidayat | Nov 17, 2026

Prabowo perlu menghindari kesan serakah kekuasaan.

 

PikiranUmat.com - Pergantian wakil presiden seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan dalam berpolitik. Jika posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi oleh kader Partai Gerindra, publik bisa menangkap kesan bahwa kekuasaan sedang dikonsentrasikan pada satu kelompok politik.

 

Presiden dari Gerindra, wakil presiden juga dari Gerindra. Secara politik, mungkin saja hal itu tidak melanggar konstitusi. Namun, politik tidak cukup hanya diukur dari boleh atau tidaknya sesuatu menurut hukum. Ada dimensi etika, kepatutan, dan perasaan publik yang juga harus diperhitungkan.

 

Mungkin presiden menginginkan wakil yang mudah diajak kerjasama dan ‘nurut‘ apapun keinginannya.

 

Tapi, masalahnya dalam demokrasi, persepsi masyarakat mempunyai arti penting. Pemimpin bukan hanya dituntut mengambil keputusan yang sah, tetapi juga keputusan yang pantas. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru menimbulkan kesan bahwa kekuasaan menjadi milik satu partai atau kelompok tertentu.

 

Prabowo perlu mempertimbangkan hal ini secara serius. Ia sudah menjadi presiden, memiliki kekuasaan eksekutif, dan memimpin partai terbesar dalam koalisi pemerintah. Akan lebih bijaksana apabila posisi wakil presiden diberikan kepada figur di luar Gerindra, yang memiliki kapasitas,  integritas, dan loyal kepada presiden.

 

Dalam ilmu manajemen, etika merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya mampu mengorganisasi sumber daya, mengambil keputusan, dan mencapai target. Ia juga harus mempunyai integritas, keadilan, tanggung jawab, serta kemampuan mempertimbangkan kepentingan orang banyak.

 

Peter F. Drucker, salah seorang pemikir manajemen modern, menekankan bahwa manajemen berkaitan dengan tanggung jawab dan hasil. Kepemimpinan tidak boleh berhenti pada pencapaian kepentingan organisasi sendiri. Seorang pemimpin harus mampu melihat kepentingan yang lebih luas.

 

Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini menjadi semakin penting. Negara bukan perusahaan milik partai politik. Jabatan presiden dan wakil presiden bukan hadiah bagi kader yang paling dekat dengan penguasa. Keduanya merupakan amanah rakyat.

 

Karena itu, memilih wakil presiden dari luar Gerindra justru dapat menjadi pesan bahwa Prabowo tidak sedang membangun kekuasaan eksklusif partainya. Ia menunjukkan bahwa kepentingan bangsa lebih besar daripada kepentingan organisasi politik.

 

Ahli Tata Negara Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa tidak semua tindakan yang tidak melanggar hukum otomatis dapat dibenarkan secara etika. Pejabat negara harus tunduk pada norma kepatutan dan moralitas.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD, dalam peluncuran buku Etika Pemerintahan, 5 Mei 2023, pernah menyampaikan bahwa etika pemerintahan bukan hanya penting, melainkan merupakan prasyarat untuk mewujudkan good and clean governance.

 

 Seperti diketahui, Nama Sufmi Dasco Ahmad kini disebut-sebut calon yang kemungkinan besar akan mendampingi Prabowo. Memang Dasco adalah salah satu tokoh penting Gerindra, yang dianggap jago lobi, jaringan komunikasi yang luas, dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

 

Masalahnya bila Dasco sebagai wapres baru, maka akan ada kesan di masyarakat bahwa Gerindra ingin menguasai seluruh posisi strategis pemerintahan.

 

Jadi sebaiknya Prabowo tidak hanya mempertimbangkan siapa yang paling mudah bekerja sama dengannya, tetapi juga siapa yang paling mampu memperkuat legitimasi pemerintahannya di mata masyarakat.

 

Nama Yusril Ihza Mahendra, misalnya, bisa menjadi salah satu alternatif. Yusril memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Pengetahuannya mengenai konstitusi juga dapat menjadi modal penting dalam mendampingi presiden.

 

Alternatif lainnya adalah Anies Baswedan. Anies mempunyai pengalaman pemerintahan yang cukup, integritas yang tinggi dan memiliki basis dukungan masyarakat yang cukup luas. Ia juga mempunyai kemampuan komunikasi dan pengalaman dalam menghadapi perbedaan pandangan politik.

 

Tapi masalahnya Prabowo memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan Anies. Selama dalam pemerintahannya, nampak presiden tidak akan memilih Anies sebagai calon pendampingnya.

 

Kalangan masyarakat ada yang mengajukan Mahfud MD. Ahli tata negara ini juga mempunyai kecerdasan yang tinggi dan pengalaman pemerintahan yang cukup. Mahfud dapat membantu presiden dalam berkomunikasi banyak pihak dan mengatasi berbagai permasalahan yang sulit di tanah air. Tentu saja sebagai seorang manusia Mahfud mempunyai kelemahan.

 

Bahaya Serakah dalam Pandangan Islam

 

Islam memberikan peringatan keras terhadap sifat serakah. Kekuasaan, sebagaimana harta, dapat menjadi ujian yang membuat manusia lupa diri. Ketika seseorang tidak pernah merasa cukup, ia akan terus berusaha menambah apa yang sudah dimilikinya, bahkan dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur." (QS. At-Takatsur: 1–2).

 

Ayat ini memang berbicara tentang perilaku bermegah-megahan. Namun, pesannya juga relevan untuk kehidupan politik. Ambisi untuk terus menambah kekuasaan dapat melalaikan manusia dari tujuan utama kepemimpinan, yaitu mengabdi kepada masyarakat dan menegakkan keadilan.

 

Walhasil, bila Prabowo memilih wapres baru dari partainya sendiri, Gerinra, memang secara hukum tidak ada yang dilanggar. Tapi secara etika, presiden akan dianggap lebih mengutamakan penguatan partainya daripada ‘penguatan bangsanya‘.  Bila presiden mengambil wapres baru dari luar Gerindra, maka kesan presiden cenderung maunya sendiri dan kurang mendengarkan aspirasi rakyat, bisa ditepis.

 

Wallahu azizun hakim II Zidni Ilma