Prabowo perlu menghindari kesan serakah kekuasaan.
PikiranUmat.com - Pergantian wakil presiden seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan dalam berpolitik. Jika posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi oleh kader Partai Gerindra, publik bisa menangkap kesan bahwa kekuasaan sedang dikonsentrasikan pada satu kelompok politik.
Presiden dari Gerindra, wakil presiden juga dari
Gerindra. Secara politik, mungkin saja hal itu tidak melanggar konstitusi.
Namun, politik tidak cukup hanya diukur dari boleh atau tidaknya sesuatu
menurut hukum. Ada dimensi etika, kepatutan, dan perasaan publik yang juga
harus diperhitungkan.
Mungkin presiden menginginkan wakil yang mudah diajak
kerjasama dan ‘nurut‘ apapun keinginannya.
Tapi, masalahnya dalam demokrasi, persepsi masyarakat
mempunyai arti penting. Pemimpin
bukan hanya dituntut mengambil keputusan yang sah, tetapi juga keputusan yang
pantas. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru menimbulkan kesan bahwa
kekuasaan menjadi milik satu partai atau kelompok tertentu.
Prabowo
perlu mempertimbangkan hal ini secara serius. Ia sudah menjadi presiden,
memiliki kekuasaan eksekutif, dan memimpin partai terbesar dalam koalisi
pemerintah. Akan lebih bijaksana apabila posisi wakil presiden diberikan kepada
figur di luar Gerindra, yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyal kepada presiden.
Dalam ilmu manajemen, etika merupakan bagian penting
dari kepemimpinan. Seorang
pemimpin tidak cukup hanya mampu mengorganisasi sumber daya, mengambil
keputusan, dan mencapai target. Ia juga harus mempunyai integritas, keadilan,
tanggung jawab, serta kemampuan mempertimbangkan kepentingan orang banyak.
Peter F.
Drucker, salah seorang pemikir manajemen modern, menekankan bahwa manajemen
berkaitan dengan tanggung jawab dan hasil. Kepemimpinan tidak boleh berhenti
pada pencapaian kepentingan organisasi sendiri. Seorang pemimpin harus mampu
melihat kepentingan yang lebih luas.
Dalam konteks
pemerintahan, prinsip ini menjadi semakin penting. Negara bukan
perusahaan milik partai politik. Jabatan presiden dan wakil presiden bukan
hadiah bagi kader yang paling dekat dengan penguasa. Keduanya merupakan amanah
rakyat.
Karena itu, memilih wakil presiden dari luar Gerindra
justru dapat menjadi pesan bahwa Prabowo tidak sedang membangun kekuasaan
eksklusif partainya. Ia menunjukkan bahwa kepentingan bangsa lebih besar
daripada kepentingan organisasi politik.
Ahli Tata Negara Jimly
Asshiddiqie menyatakan bahwa tidak semua tindakan yang tidak melanggar hukum
otomatis dapat dibenarkan secara etika. Pejabat negara harus tunduk pada
norma kepatutan dan moralitas.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam
Indonesia, Mahfud MD, dalam peluncuran buku Etika Pemerintahan, 5 Mei
2023, pernah menyampaikan bahwa etika pemerintahan bukan hanya penting,
melainkan merupakan prasyarat untuk mewujudkan good and clean governance.
Masalahnya bila Dasco sebagai wapres baru, maka akan
ada kesan di masyarakat bahwa Gerindra ingin menguasai seluruh posisi strategis
pemerintahan.
Jadi sebaiknya Prabowo tidak hanya mempertimbangkan siapa yang paling mudah bekerja sama dengannya, tetapi juga siapa yang paling mampu memperkuat legitimasi pemerintahannya di mata masyarakat.
Nama Yusril Ihza Mahendra, misalnya, bisa menjadi
salah satu alternatif. Yusril memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum,
pemerintahan, dan ketatanegaraan. Pengetahuannya mengenai konstitusi juga dapat
menjadi modal penting dalam mendampingi presiden.
Alternatif
lainnya adalah Anies Baswedan. Anies mempunyai pengalaman pemerintahan yang
cukup, integritas yang tinggi dan memiliki basis dukungan masyarakat yang cukup
luas. Ia juga mempunyai kemampuan komunikasi dan pengalaman dalam menghadapi
perbedaan pandangan politik.
Tapi
masalahnya Prabowo memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan Anies. Selama
dalam pemerintahannya, nampak presiden tidak akan memilih Anies sebagai calon
pendampingnya.
Kalangan masyarakat ada yang mengajukan Mahfud MD.
Ahli tata negara ini juga mempunyai kecerdasan yang tinggi dan pengalaman pemerintahan
yang cukup. Mahfud dapat membantu presiden dalam berkomunikasi banyak pihak dan
mengatasi berbagai permasalahan yang sulit di tanah air. Tentu saja sebagai seorang manusia
Mahfud mempunyai kelemahan.
Bahaya Serakah dalam Pandangan Islam
Islam
memberikan peringatan keras terhadap sifat serakah. Kekuasaan, sebagaimana
harta, dapat menjadi ujian yang membuat manusia lupa diri. Ketika seseorang
tidak pernah merasa cukup, ia akan terus berusaha menambah apa yang sudah
dimilikinya, bahkan dengan mengorbankan kepentingan orang lain.
Allah SWT
berfirman dalam Al-Qur'an:
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
"Bermegah-megahan
telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur." (QS.
At-Takatsur: 1–2).
Ayat ini
memang berbicara tentang perilaku bermegah-megahan. Namun, pesannya juga
relevan untuk kehidupan politik. Ambisi untuk terus menambah kekuasaan dapat
melalaikan manusia dari tujuan utama kepemimpinan, yaitu mengabdi kepada masyarakat
dan menegakkan keadilan.
Walhasil, bila
Prabowo memilih wapres baru dari partainya sendiri, Gerinra, memang secara
hukum tidak ada yang dilanggar. Tapi secara etika, presiden akan dianggap lebih
mengutamakan penguatan partainya daripada ‘penguatan bangsanya‘. Bila presiden mengambil wapres baru
dari luar Gerindra, maka kesan presiden cenderung maunya sendiri dan kurang
mendengarkan aspirasi rakyat, bisa ditepis.
Wallahu azizun hakim II Zidni Ilma