Ini merupakan pertama kalinya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa suatu negara telah melakukan genosida.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok etnis minoritas Rohingya.
Setelah
tujuh tahun proses persidangan dan pertimbangan, Presiden ICJ Yuji Iwasawa
membacakan putusan yang telah lama dinantikan pada Kamis (19/11). Pembacaan
putusan tersebut berlangsung selama tiga jam.
Sembilan
dari 15 hakim dalam majelis menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida, demikian disampaikan pengadilan.
Para hakim juga memberikan suara mendukung perintah bersejarah mengenai
reparasi atau ganti rugi terhadap negara yang selama puluhan tahun dituduh
melakukan penganiayaan terhadap kelompok yang sebagian besar beragama Islam
tersebut.
Ini
merupakan pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Dunia, yang didirikan pada
1945, pengadilan tersebut memutuskan bahwa suatu negara telah melakukan
genosida. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.
Gambia
mengajukan kasus bersejarah tersebut terhadap Myanmar pada 2019.
Setelah
bertahun-tahun mengalami penganiayaan, militer Myanmar melancarkan serangan
pada 2017 yang memaksa sekitar 750.000 warga Rohingya meninggalkan rumah dan
tanah mereka. Mereka kemudian terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi yang
sangat memprihatinkan, terutama di negara tetangga, Bangladesh.
Sekitar
10.000 warga Rohingya dibunuh pada tahap awal operasi militer tersebut. Ribuan
lainnya meninggal dalam kecelakaan kapal ketika melarikan diri melalui
perjalanan laut yang berbahaya melintasi Teluk Benggala.
Warga
Rohingya melaporkan terjadinya pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan
yang dilakukan oleh militer Myanmar dan milisi-milisi sekutunya.
"Ini
adalah hari yang sangat besar bagi rakyat Rohingya dan seluruh rakyat
Myanmar," kata Matthew Smith, aktivis kelompok advokasi Fortify Rights. Ia
berdiri dengan gugup di Istana Perdamaian Den Haag bersama para penyintas
Rohingya dan delegasi Gambia ketika putusan dibacakan.
"Orang-orang telah menunggu sangat lama untuk
momen seperti ini," katanya.
Putusan tersebut, tambahnya, "akan memberikan
dorongan yang sangat dibutuhkan bagi upaya untuk meminta pertanggungjawaban
pidana secara individual kepada para pelaku dan arsitek genosida."
Berikut hal-hal yang kita ketahui:
Apa yang diputuskan pengadilan?
Putusan panjang yang dibacakan oleh hakim ICJ asal
Jepang, Yuji Iwasawa, menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah
"membunuh ribuan warga Rohingya" di Negara Bagian Rakhine. Mereka
juga melakukan kekerasan seksual secara luas terhadap warga Rohingya serta
berbagai tindakan "kekerasan ekstrem terhadap anak-anak".
Desa-desa dihancurkan secara sistematis, kemudian
digantikan dengan bangunan permanen dan dihuni kembali oleh penduduk
non-Rohingya, demikian disebutkan dalam putusan.
Militer juga secara "sengaja" menyebabkan
"cedera fisik dan mental yang serius" terhadap anggota kelompok
tersebut. Para pejabat tinggi menyebarkan ujaran kebencian anti-Rohingya yang
menggambarkan mereka sebagai kelompok "yang bukan manusia seutuhnya dan
merupakan ancaman kekerasan".
Pengadilan menemukan bahwa mereka yang melarikan diri
dari rumahnya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kesempatan
untuk kembali karena rumah-rumah mereka telah dihancurkan.
Tindakan yang secara khusus dilakukan terhadap
anak-anak menunjukkan adanya niat militer untuk "mencegah kelahiran"
dalam kelompok tersebut.
Lebih jauh, militer Myanmar mengetahui adanya risiko
genosida ketika warga sipil bersenjata dan milisi sekutu turut berpartisipasi
dalam kampanye militer terhadap Rohingya.
"Dengan demikian, Myanmar telah melanggar
kewajibannya untuk mencegah genosida," kata Iwasawa.
ICJ memutuskan bahwa Myanmar harus menghentikan
seluruh tindakan kekerasan dan menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Myanmar juga harus segera mengambil langkah-langkah
efektif untuk menyelidiki semua orang yang diduga bertanggung jawab, mengadili
dan menghukum mereka yang bersalah, serta memberikan jaminan bahwa peristiwa
serupa tidak akan pernah terulang.
Yang sangat penting, pengadilan memutuskan bahwa
Myanmar harus melaksanakan restitusi dan reparasi dalam kasus ini. Hal tersebut
telah lama diperjuangkan oleh para aktivis.
Menurut
pengadilan, langkah-langkah restitusi yang harus dilakukan Myanmar meliputi:
1.
Mengizinkan
dan memfasilitasi kepulangan warga Rohingya secara aman dan sukarela.
2. Mengembalikan
atau mengganti seluruh harta benda bersama yang telah dirusak.
3.
Memfasilitasi
pencarian orang-orang yang hilang dan memastikan mereka dimakamkan secara
layak.
4. Memberikan
rehabilitasi fisik dan psikologis kepada mereka yang mengalami luka mental.
5. Memastikan
perlindungan mereka dari penganiayaan.
Pengadilan menyatakan tidak dapat menentukan besaran
kompensasi. Namun, Myanmar diperintahkan untuk menyerahkan laporan dalam waktu
dua tahun yang berisi rencana pelaksanaannya.
"Putusan ini merupakan kemenangan bersejarah bagi
rakyat Rohingya dan bagi banyak orang di Myanmar yang telah mengalami kekerasan
di tangan militer. Ini merupakan langkah penting menuju pertanggungjawaban
hukum dan penghormatan terhadap keberanian serta ketekunan para korban dan
penyintas yang selama bertahun-tahun memperjuangkan keadilan," kata
Arsalan Suleman, mitra di firma hukum Foley Hoag sekaligus penasihat hukum
utama Gambia, setelah putusan dibacakan.
Bagi rakyat
Rohingya, inilah hari yang telah lama mereka harapkan.
"Rakyat
Rohingya berharap mendapatkan keadilan dan menikmati keamanan, baik di dalam
maupun di luar Myanmar," kata Kyaw Min Sabber, pendiri Rohingya Human
Rights Initiative, kepada Al Jazeera menjelang putusan.
"Mereka
juga berharap tidak lagi menghadapi pengusiran dan pembunuhan sewenang-wenang
di Negara Bagian Rakhine," katanya.
Apakah
ICJ dapat memaksa Myanmar mematuhi putusan ini?
ICJ tidak
memiliki kewenangan untuk menegakkan putusannya secara langsung. Namun, putusan
tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan politik yang besar.
Gambia kini
dapat membawa kasus ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)
dan meminta tindakan lebih lanjut.
Putusan ini
sangat penting karena Konvensi Genosida 1948 mensyaratkan pembuktian adanya
niat khusus untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok
bangsa, etnis, ras, atau agama.
Persyaratan
tersebut terkenal sangat sulit dibuktikan. Hal ini turut menyebabkan ICJ belum
pernah menyatakan suatu negara bertanggung jawab karena melakukan genosida.
Sebagai
contoh, pada 2007, pengadilan memutuskan bahwa Serbia melanggar Konvensi
Genosida karena gagal mencegah atau menghukum genosida yang dilakukan oleh
pasukan Serbia Bosnia di Srebrenica. Namun, pengadilan tidak menyatakan bahwa
negara Serbia sendiri melakukan genosida, meskipun pengadilan-pengadilan PBB
telah menemukan individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan
genosida tersebut.
Oleh karena
itu, putusan Kamis ini dapat memiliki implikasi penting bagi kasus genosida
yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.
Siapakah
orang-orang Rohingya?
Rohingya
adalah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan terutama tinggal
di Negara Bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar yang berbatasan dengan
Bangladesh.
Sebelum
pengusiran paksa pada 2017, terdapat sekitar 1,4 juta warga Rohingya di
Myanmar. Mereka merupakan kelompok minoritas di antara 137 kelompok etnis yang
ada di negara tersebut.
Populasi
Rohingya lainnya juga tinggal di India, Pakistan, dan Arab Saudi.
Meskipun
Rohingya mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli Myanmar dan telah tinggal
di wilayah tersebut selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar tidak mengakui
identitas mereka. Pemerintah menyatakan bahwa mereka adalah "imigran
ilegal" dari Bangladesh.
Pada 1982,
pemerintah mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang pada dasarnya
menjadikan sebagian besar penduduk Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).
Pemerintahan-pemerintahan
berikutnya, termasuk pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada
2016 hingga 2021, terus mengecualikan Rohingya.
Selama bertahun-tahun, kelompok ini mengalami berbagai
gelombang kekerasan dan pengungsian.
Pada 2013,
kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dibentuk.
Pada akhir
2017, ketika ARSA menyerang pos-pos polisi, angkatan bersenjata Myanmar yang
dikenal dengan nama Tatmadaw melancarkan operasi militer besar-besaran sebagai
respons.
Warga
Rohingya mengalami kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para
penyintas mengatakan bahwa militer menembak mati kaum laki-laki, memperkosa
perempuan, melemparkan bayi ke dalam api, dan meratakan desa-desa Rohingya.
Sebuah misi
pencari fakta PBB pada 2019 menyimpulkan bahwa Tatmadaw melakukan pemerkosaan
beramai-ramai terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta melakukan
"tindakan-tindakan genosida".
Kekerasan
tersebut menyebabkan sedikitnya 740.000 warga Rohingya melarikan diri ke
Bangladesh dalam hitungan bulan.
Sekitar 1,2
juta warga Rohingya kini tinggal dalam kondisi padat di Cox's Bazar,
Bangladesh. Sementara itu, sekitar 520.000 orang masih berada di
Myanmar dengan berbagai pembatasan yang sangat ketat.
Bangladesh menginginkan mereka kembali ke Myanmar.
Namun, selama bertahun-tahun, bantuan yang dialokasikan untuk Rohingya terus
berkurang, terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menjabat
pada Januari 2025 dan memangkas anggaran bantuan luar negeri.
Apa yang menjadi argumen Gambia?
Pada November 2019, negara kecil di Afrika Barat,
Gambia, membawa Myanmar ke Den Haag.
Gambia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
mendapat dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57
negara. Negara itu sendiri baru saja keluar dari periode panjang represi di
bawah pemerintahan diktator Yahya Jammeh.
Tim pengacaranya, yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman
saat itu, Aboubacarr Tambadou, berpendapat bahwa Myanmar telah melakukan
genosida dan melanggar Konvensi Genosida 1948.
Mantan pemimpin Myanmar sekaligus penerima Hadiah
Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang kemudian digulingkan melalui kudeta
militer pada 2021, secara langsung hadir di pengadilan saat itu. Ia menyebut tuduhan Gambia sebagai
sesuatu yang "tidak lengkap dan menyesatkan".
Namun, pada
Januari 2020, ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah darurat untuk
mencegah genosida terhadap Rohingya. Para pakar menyebut keputusan tersebut
sebagai "teguran keras yang mengejutkan" terhadap Suu Kyi.
Sebelas
negara mengajukan permohonan untuk mendukung kasus tersebut, yakni Kanada,
Denmark, Belanda, Jerman, Maladewa, Republik Demokratik Kongo, Slovenia,
Irlandia, Belgia, Prancis, dan Inggris.
Dalam
persidangan pada Januari 2026, Gambia, yang dipimpin Menteri Kehakiman saat ini
Dawda A Jallow, kembali menegaskan bahwa militer Myanmar secara sengaja
menargetkan Rohingya untuk "dimusnahkan" dan bertindak dengan
"niat genosida".
Gambia
meminta pengadilan menetapkan kewajiban Myanmar untuk memberikan reparasi
kepada para penyintas Rohingya, memerintahkan pemerintahnya mengadili
pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menjamin bahwa warga Rohingya dapat
kembali dengan aman.
Namun,
Myanmar, yang kini dipimpin oleh Min Aung Hlaing, seorang mantan pemimpin
militer yang memerintahkan tindakan represif dan kemudian merebut kekuasaan
melalui kudeta 2021, membantah tuduhan tersebut.
Myanmar
beralasan bahwa militernya terpaksa merespons serangan kelompok bersenjata
melalui apa yang disebut sebagai "operasi pembersihan".
Apa arti
putusan ini bagi rakyat Rohingya?
Para
penyintas dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa putusan ini
merupakan pembenaran yang jelas setelah puluhan tahun penderitaan.
Putusan
tersebut juga memberikan landasan hukum bagi upaya mewujudkan keadilan dan
pertanggungjawaban hingga tingkat tertinggi.
Hal ini
dapat membantu Rohingya mencapai tujuan mereka untuk kembali ke kampung halaman
dengan aman dan bermartabat, serta akhirnya memperoleh pengakuan dari negara
Myanmar.
Smith
mengatakan bahwa pernyataan mengenai reparasi merupakan bagian yang sangat
penting. Putusan pengadilan kini memberikan dasar bagi para pihak untuk
merundingkan rincian pelaksanaannya.
"Reparasi
bagi Rohingya harus bersifat menyeluruh, bermakna, dan dirancang oleh para
penyintas Rohingya sendiri," katanya.
Ia
menambahkan bahwa reparasi tidak boleh disamakan dengan bantuan atau
pertolongan kemanusiaan. Reparasi harus disertai pengakuan resmi atas kesalahan
yang telah dilakukan.
Menurutnya,
rencana tersebut harus mencakup:
- Kompensasi finansial atas
kerugian besar yang telah mereka alami.
- Pengembalian tanah dan properti
yang disita.
- Pemulihan kewarganegaraan dan hak-hak dasar.
- Jaminan kepulangan yang aman.
- Pelayanan kesehatan.
- Dukungan pemulihan trauma.
- Pendidikan dan kesempatan
memperoleh mata pencaharian.
"Tidak
ada jumlah uang yang dapat membatalkan sebuah genosida. Namun, reparasi yang
bermakna dapat membantu memulihkan hak, martabat, dan sebagian keadilan bagi
orang-orang yang selama beberapa generasi telah kehilangan ketiganya,"
tambah Smith.
Bisakah
warga Rohingya kembali dengan aman ke Myanmar?
Situasinya
masih sangat tidak pasti. Myanmar sedang dilanda kekacauan yang menimbulkan
kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka jika kembali.
Penggulingan
pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021 memicu perang saudara di
seluruh negeri. Perang tersebut diperkirakan telah menewaskan 100.000 orang dan
menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.
Pertempuran
antara tentara Myanmar dan Arakan Army, kelompok pemberontak yang sebagian
besar beragama Buddha dan juga beroperasi di Negara Bagian Rakhine serta
menargetkan Rohingya, semakin memperburuk keadaan.
Pada
Agustus, Myanmar menyatakan telah memverifikasi lebih dari 300.000 pengungsi di
Bangladesh dan mendaftarkan mereka untuk dipulangkan. Namun, pemerintah
menyatakan bahwa pemulangan hanya dapat dimulai setelah keamanan di Rakhine
dipulihkan.
Lebih jauh,
meskipun keputusan genosida secara resmi mengakui penderitaan yang dialami
Rohingya, keputusan tersebut mungkin tidak banyak mengubah kehidupan mereka
dalam jangka pendek.
Hal itu
disampaikan Michael Becker, profesor hukum internasional di Trinity College
Dublin dan mantan pejabat hukum ICJ, kepada Al Jazeera menjelang putusan.
"Bahkan
jika ICJ memerintahkan bentuk-bentuk pemulihan yang luas, kondisi politik di
lapangan Myanmar tidak memungkinkan pelaksanaan pemulihan tersebut dalam waktu
dekat," katanya.
Apa yang
akan terjadi selanjutnya?
Kini semua
perhatian tertuju pada apakah Myanmar akan melaksanakan putusan ICJ dan
bagaimana negara tersebut melaksanakannya, termasuk menyerahkan laporan yang
diwajibkan sebelum tenggat November 2028.
Para
penyintas menginginkan negara-negara yang mendukung Rohingya untuk terus
memberikan tekanan kepada militer Myanmar. Tujuannya agar pelanggaran hak asasi
manusia yang masih berlangsung, baik oleh militer maupun Arakan Army, dapat
dihentikan, kata Kyaw Min Sabber.
Gambia, OKI,
dan seluruh negara yang mendukung kasus ini "memiliki tanggung jawab
penting untuk terus mendukung perlindungan dan perjuangan memperoleh keadilan
bagi rakyat Rohingya," katanya.
Tanggung
jawab tersebut juga mencakup para pengungsi yang tinggal di India, Malaysia,
Thailand, Nepal, dan negara-negara lainnya, tempat mereka menghadapi perlakuan
buruk, penahanan sewenang-wenang, serta ketakutan akan deportasi.
"Komitmen
mereka harus melampaui proses persidangan dan terus berlanjut sampai warga
Rohingya dapat kembali dengan aman ke Myanmar, dengan hak-hak yang sepenuhnya
setara, keamanan, dan martabat," katanya. II (Al Jazeera.com)