BREAKING

Apa Arti Putusan Genosida ICJ bagi Rakyat Rohingya?

Apa Arti Putusan Genosida ICJ bagi Rakyat Rohingya?

Oleh: Nuimhidayat | Nov 20, 2026

Ini merupakan pertama kalinya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa suatu negara telah melakukan genosida.

 Oleh: Shola Lawal


Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok etnis minoritas Rohingya.

 

Setelah tujuh tahun proses persidangan dan pertimbangan, Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan yang telah lama dinantikan pada Kamis (19/11). Pembacaan putusan tersebut berlangsung selama tiga jam.

 

Sembilan dari 15 hakim dalam majelis menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan genosida, demikian disampaikan pengadilan. Para hakim juga memberikan suara mendukung perintah bersejarah mengenai reparasi atau ganti rugi terhadap negara yang selama puluhan tahun dituduh melakukan penganiayaan terhadap kelompok yang sebagian besar beragama Islam tersebut.

 

Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Dunia, yang didirikan pada 1945, pengadilan tersebut memutuskan bahwa suatu negara telah melakukan genosida. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

 

Gambia mengajukan kasus bersejarah tersebut terhadap Myanmar pada 2019.

Setelah bertahun-tahun mengalami penganiayaan, militer Myanmar melancarkan serangan pada 2017 yang memaksa sekitar 750.000 warga Rohingya meninggalkan rumah dan tanah mereka. Mereka kemudian terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi yang sangat memprihatinkan, terutama di negara tetangga, Bangladesh.

 

Sekitar 10.000 warga Rohingya dibunuh pada tahap awal operasi militer tersebut. Ribuan lainnya meninggal dalam kecelakaan kapal ketika melarikan diri melalui perjalanan laut yang berbahaya melintasi Teluk Benggala.

 

Warga Rohingya melaporkan terjadinya pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Myanmar dan milisi-milisi sekutunya.

 

"Ini adalah hari yang sangat besar bagi rakyat Rohingya dan seluruh rakyat Myanmar," kata Matthew Smith, aktivis kelompok advokasi Fortify Rights. Ia berdiri dengan gugup di Istana Perdamaian Den Haag bersama para penyintas Rohingya dan delegasi Gambia ketika putusan dibacakan.

"Orang-orang telah menunggu sangat lama untuk momen seperti ini," katanya.

 

Putusan tersebut, tambahnya, "akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi upaya untuk meminta pertanggungjawaban pidana secara individual kepada para pelaku dan arsitek genosida."

 

Berikut hal-hal yang kita ketahui:

 

Apa yang diputuskan pengadilan?

Putusan panjang yang dibacakan oleh hakim ICJ asal Jepang, Yuji Iwasawa, menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah "membunuh ribuan warga Rohingya" di Negara Bagian Rakhine. Mereka juga melakukan kekerasan seksual secara luas terhadap warga Rohingya serta berbagai tindakan "kekerasan ekstrem terhadap anak-anak".

 

Desa-desa dihancurkan secara sistematis, kemudian digantikan dengan bangunan permanen dan dihuni kembali oleh penduduk non-Rohingya, demikian disebutkan dalam putusan.

 

Militer juga secara "sengaja" menyebabkan "cedera fisik dan mental yang serius" terhadap anggota kelompok tersebut. Para pejabat tinggi menyebarkan ujaran kebencian anti-Rohingya yang menggambarkan mereka sebagai kelompok "yang bukan manusia seutuhnya dan merupakan ancaman kekerasan".

 

Pengadilan menemukan bahwa mereka yang melarikan diri dari rumahnya hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk kembali karena rumah-rumah mereka telah dihancurkan.

 

Tindakan yang secara khusus dilakukan terhadap anak-anak menunjukkan adanya niat militer untuk "mencegah kelahiran" dalam kelompok tersebut.

 

Lebih jauh, militer Myanmar mengetahui adanya risiko genosida ketika warga sipil bersenjata dan milisi sekutu turut berpartisipasi dalam kampanye militer terhadap Rohingya.

"Dengan demikian, Myanmar telah melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida," kata Iwasawa.

 

ICJ memutuskan bahwa Myanmar harus menghentikan seluruh tindakan kekerasan dan menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab.

 

Myanmar juga harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk menyelidiki semua orang yang diduga bertanggung jawab, mengadili dan menghukum mereka yang bersalah, serta memberikan jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan pernah terulang.

 

Yang sangat penting, pengadilan memutuskan bahwa Myanmar harus melaksanakan restitusi dan reparasi dalam kasus ini. Hal tersebut telah lama diperjuangkan oleh para aktivis.

 

Menurut pengadilan, langkah-langkah restitusi yang harus dilakukan Myanmar meliputi:

1.     Mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan warga Rohingya secara aman dan sukarela.

2.     Mengembalikan atau mengganti seluruh harta benda bersama yang telah dirusak.

3.     Memfasilitasi pencarian orang-orang yang hilang dan memastikan mereka dimakamkan secara layak.

4.     Memberikan rehabilitasi fisik dan psikologis kepada mereka yang mengalami luka mental.

5.     Memastikan perlindungan mereka dari penganiayaan.

 

Pengadilan menyatakan tidak dapat menentukan besaran kompensasi. Namun, Myanmar diperintahkan untuk menyerahkan laporan dalam waktu dua tahun yang berisi rencana pelaksanaannya.

 

"Putusan ini merupakan kemenangan bersejarah bagi rakyat Rohingya dan bagi banyak orang di Myanmar yang telah mengalami kekerasan di tangan militer. Ini merupakan langkah penting menuju pertanggungjawaban hukum dan penghormatan terhadap keberanian serta ketekunan para korban dan penyintas yang selama bertahun-tahun memperjuangkan keadilan," kata Arsalan Suleman, mitra di firma hukum Foley Hoag sekaligus penasihat hukum utama Gambia, setelah putusan dibacakan.

 

Bagi rakyat Rohingya, inilah hari yang telah lama mereka harapkan.

"Rakyat Rohingya berharap mendapatkan keadilan dan menikmati keamanan, baik di dalam maupun di luar Myanmar," kata Kyaw Min Sabber, pendiri Rohingya Human Rights Initiative, kepada Al Jazeera menjelang putusan.

 

"Mereka juga berharap tidak lagi menghadapi pengusiran dan pembunuhan sewenang-wenang di Negara Bagian Rakhine," katanya.

 

Apakah ICJ dapat memaksa Myanmar mematuhi putusan ini?

 

ICJ tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan putusannya secara langsung. Namun, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan politik yang besar.

 

Gambia kini dapat membawa kasus ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan meminta tindakan lebih lanjut.

 

Putusan ini sangat penting karena Konvensi Genosida 1948 mensyaratkan pembuktian adanya niat khusus untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.

 

Persyaratan tersebut terkenal sangat sulit dibuktikan. Hal ini turut menyebabkan ICJ belum pernah menyatakan suatu negara bertanggung jawab karena melakukan genosida.

 

Sebagai contoh, pada 2007, pengadilan memutuskan bahwa Serbia melanggar Konvensi Genosida karena gagal mencegah atau menghukum genosida yang dilakukan oleh pasukan Serbia Bosnia di Srebrenica. Namun, pengadilan tidak menyatakan bahwa negara Serbia sendiri melakukan genosida, meskipun pengadilan-pengadilan PBB telah menemukan individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida tersebut.

 

Oleh karena itu, putusan Kamis ini dapat memiliki implikasi penting bagi kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.

 

Siapakah orang-orang Rohingya?

 

Rohingya adalah kelompok etnis yang sebagian besar beragama Islam dan terutama tinggal di Negara Bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh.

 

Sebelum pengusiran paksa pada 2017, terdapat sekitar 1,4 juta warga Rohingya di Myanmar. Mereka merupakan kelompok minoritas di antara 137 kelompok etnis yang ada di negara tersebut.

Populasi Rohingya lainnya juga tinggal di India, Pakistan, dan Arab Saudi.

 

Meskipun Rohingya mengidentifikasi diri sebagai penduduk asli Myanmar dan telah tinggal di wilayah tersebut selama beberapa generasi, pemerintah Myanmar tidak mengakui identitas mereka. Pemerintah menyatakan bahwa mereka adalah "imigran ilegal" dari Bangladesh.

 

Pada 1982, pemerintah mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang pada dasarnya menjadikan sebagian besar penduduk Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).

 

Pemerintahan-pemerintahan berikutnya, termasuk pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2016 hingga 2021, terus mengecualikan Rohingya.

 

Selama bertahun-tahun, kelompok ini mengalami berbagai gelombang kekerasan dan pengungsian.

 

Pada 2013, kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dibentuk.

 

Pada akhir 2017, ketika ARSA menyerang pos-pos polisi, angkatan bersenjata Myanmar yang dikenal dengan nama Tatmadaw melancarkan operasi militer besar-besaran sebagai respons.

 

Warga Rohingya mengalami kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penyintas mengatakan bahwa militer menembak mati kaum laki-laki, memperkosa perempuan, melemparkan bayi ke dalam api, dan meratakan desa-desa Rohingya.

 

Sebuah misi pencari fakta PBB pada 2019 menyimpulkan bahwa Tatmadaw melakukan pemerkosaan beramai-ramai terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta melakukan "tindakan-tindakan genosida".

 

Kekerasan tersebut menyebabkan sedikitnya 740.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam hitungan bulan.

 

Sekitar 1,2 juta warga Rohingya kini tinggal dalam kondisi padat di Cox's Bazar, Bangladesh. Sementara itu, sekitar 520.000 orang masih berada di Myanmar dengan berbagai pembatasan yang sangat ketat.

 

Bangladesh menginginkan mereka kembali ke Myanmar. Namun, selama bertahun-tahun, bantuan yang dialokasikan untuk Rohingya terus berkurang, terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menjabat pada Januari 2025 dan memangkas anggaran bantuan luar negeri.

 

Apa yang menjadi argumen Gambia?

 

Pada November 2019, negara kecil di Afrika Barat, Gambia, membawa Myanmar ke Den Haag.

 

Gambia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, mendapat dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Negara itu sendiri baru saja keluar dari periode panjang represi di bawah pemerintahan diktator Yahya Jammeh.

 

Tim pengacaranya, yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman saat itu, Aboubacarr Tambadou, berpendapat bahwa Myanmar telah melakukan genosida dan melanggar Konvensi Genosida 1948.

 

Mantan pemimpin Myanmar sekaligus penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, yang kemudian digulingkan melalui kudeta militer pada 2021, secara langsung hadir di pengadilan saat itu. Ia menyebut tuduhan Gambia sebagai sesuatu yang "tidak lengkap dan menyesatkan".

 

Namun, pada Januari 2020, ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah darurat untuk mencegah genosida terhadap Rohingya. Para pakar menyebut keputusan tersebut sebagai "teguran keras yang mengejutkan" terhadap Suu Kyi.

 

Sebelas negara mengajukan permohonan untuk mendukung kasus tersebut, yakni Kanada, Denmark, Belanda, Jerman, Maladewa, Republik Demokratik Kongo, Slovenia, Irlandia, Belgia, Prancis, dan Inggris.

 

Dalam persidangan pada Januari 2026, Gambia, yang dipimpin Menteri Kehakiman saat ini Dawda A Jallow, kembali menegaskan bahwa militer Myanmar secara sengaja menargetkan Rohingya untuk "dimusnahkan" dan bertindak dengan "niat genosida".

 

Gambia meminta pengadilan menetapkan kewajiban Myanmar untuk memberikan reparasi kepada para penyintas Rohingya, memerintahkan pemerintahnya mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menjamin bahwa warga Rohingya dapat kembali dengan aman.

 

Namun, Myanmar, yang kini dipimpin oleh Min Aung Hlaing, seorang mantan pemimpin militer yang memerintahkan tindakan represif dan kemudian merebut kekuasaan melalui kudeta 2021, membantah tuduhan tersebut.

 

Myanmar beralasan bahwa militernya terpaksa merespons serangan kelompok bersenjata melalui apa yang disebut sebagai "operasi pembersihan".

 

Apa arti putusan ini bagi rakyat Rohingya?

 

Para penyintas dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa putusan ini merupakan pembenaran yang jelas setelah puluhan tahun penderitaan.

 

Putusan tersebut juga memberikan landasan hukum bagi upaya mewujudkan keadilan dan pertanggungjawaban hingga tingkat tertinggi.

 

Hal ini dapat membantu Rohingya mencapai tujuan mereka untuk kembali ke kampung halaman dengan aman dan bermartabat, serta akhirnya memperoleh pengakuan dari negara Myanmar.

 

Smith mengatakan bahwa pernyataan mengenai reparasi merupakan bagian yang sangat penting. Putusan pengadilan kini memberikan dasar bagi para pihak untuk merundingkan rincian pelaksanaannya.

 

"Reparasi bagi Rohingya harus bersifat menyeluruh, bermakna, dan dirancang oleh para penyintas Rohingya sendiri," katanya.

 

Ia menambahkan bahwa reparasi tidak boleh disamakan dengan bantuan atau pertolongan kemanusiaan. Reparasi harus disertai pengakuan resmi atas kesalahan yang telah dilakukan.

 

Menurutnya, rencana tersebut harus mencakup:

  • Kompensasi finansial atas kerugian besar yang telah mereka alami.
  • Pengembalian tanah dan properti yang disita.
  • Pemulihan kewarganegaraan dan hak-hak dasar.
  • Jaminan kepulangan yang aman.
  • Pelayanan kesehatan.
  • Dukungan pemulihan trauma.
  • Pendidikan dan kesempatan memperoleh mata pencaharian.

 

"Tidak ada jumlah uang yang dapat membatalkan sebuah genosida. Namun, reparasi yang bermakna dapat membantu memulihkan hak, martabat, dan sebagian keadilan bagi orang-orang yang selama beberapa generasi telah kehilangan ketiganya," tambah Smith.

 

Bisakah warga Rohingya kembali dengan aman ke Myanmar?

 

Situasinya masih sangat tidak pasti. Myanmar sedang dilanda kekacauan yang menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka jika kembali.

 

Penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 2021 memicu perang saudara di seluruh negeri. Perang tersebut diperkirakan telah menewaskan 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

 

Pertempuran antara tentara Myanmar dan Arakan Army, kelompok pemberontak yang sebagian besar beragama Buddha dan juga beroperasi di Negara Bagian Rakhine serta menargetkan Rohingya, semakin memperburuk keadaan.

 

Pada Agustus, Myanmar menyatakan telah memverifikasi lebih dari 300.000 pengungsi di Bangladesh dan mendaftarkan mereka untuk dipulangkan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa pemulangan hanya dapat dimulai setelah keamanan di Rakhine dipulihkan.

 

Lebih jauh, meskipun keputusan genosida secara resmi mengakui penderitaan yang dialami Rohingya, keputusan tersebut mungkin tidak banyak mengubah kehidupan mereka dalam jangka pendek.

 

Hal itu disampaikan Michael Becker, profesor hukum internasional di Trinity College Dublin dan mantan pejabat hukum ICJ, kepada Al Jazeera menjelang putusan.

 

"Bahkan jika ICJ memerintahkan bentuk-bentuk pemulihan yang luas, kondisi politik di lapangan Myanmar tidak memungkinkan pelaksanaan pemulihan tersebut dalam waktu dekat," katanya.

 

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

 

Kini semua perhatian tertuju pada apakah Myanmar akan melaksanakan putusan ICJ dan bagaimana negara tersebut melaksanakannya, termasuk menyerahkan laporan yang diwajibkan sebelum tenggat November 2028.

 

Para penyintas menginginkan negara-negara yang mendukung Rohingya untuk terus memberikan tekanan kepada militer Myanmar. Tujuannya agar pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung, baik oleh militer maupun Arakan Army, dapat dihentikan, kata Kyaw Min Sabber.

 

Gambia, OKI, dan seluruh negara yang mendukung kasus ini "memiliki tanggung jawab penting untuk terus mendukung perlindungan dan perjuangan memperoleh keadilan bagi rakyat Rohingya," katanya.

 

Tanggung jawab tersebut juga mencakup para pengungsi yang tinggal di India, Malaysia, Thailand, Nepal, dan negara-negara lainnya, tempat mereka menghadapi perlakuan buruk, penahanan sewenang-wenang, serta ketakutan akan deportasi.

 

"Komitmen mereka harus melampaui proses persidangan dan terus berlanjut sampai warga Rohingya dapat kembali dengan aman ke Myanmar, dengan hak-hak yang sepenuhnya setara, keamanan, dan martabat," katanya. II (Al Jazeera.com)