BREAKING

Izin Perusahaan Konglomerat Besar RAPP Dicabut, Ratusan Ribu Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara

Izin Perusahaan Konglomerat Besar RAPP Dicabut, Ratusan Ribu Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara

Oleh: Nuimhidayat | Nov 21, 2026

PikiranUmat.com, Jakarta - Setelah puluhan tahun nyaris tak tersentuh hukum, satu dari konsesi kehutanan terbesar di Indonesia yang dimiliki konglomerat kuat Soekanto Tanoto akhirnya dicabut. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pemerintah resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan diumumkan Satgas PKH pada Jumat, 20 November 2026. Dengan keputusan tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

RAPP merupakan anak usaha Grup Royal Golden Eagle (RGE) milik konglomerat Sukanto Tanoto, lewat bendera Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL). Luas yang dicabut bukan main-main. 338.536 hektare itu setara hampir lima kali luas Kota Jakarta yang hanya sekitar 66.000 hektare.

DARI BELAWAN HINGGA SINGAPURA.

Perjalanan bisnis Sukanto Tanoto dimulai dari bawah. Lahir di Belawan, Medan, 25 Desember 1949, ia memulai usaha pada 1967 sebagai pemasok suku cadang dan kontraktor bagi industri minyak. Pada 1973, ia mendirikan Raja Garuda Mas yang kemudian menjadi Royal Golden Eagle (RGE).

Dari kayu lapis, Tanoto berekspansi ke kelapa sawit pada 1979, lalu ke pulp dan kertas melalui APRIL. APRIL sempat tercatat di Bursa Efek New York pada 1995, sebelum membangun pabrik pulp terintegrasi di Pangkalan Kerinci, Riau, yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Kini, RGE mengoperasikan bisnis pulp dan kertas (APRIL dan Asia Symbol), agroindustri (Asian Agri dan Apical), serat viscose (Sateri dan Asia Pacific Rayon), selulosa khusus (Bracell), hingga energi (Pacific Oil & Gas), dengan aset ditaksir lebih dari US$ 20 miliar hingga US$ 40 miliar dan puluhan ribu pekerja di berbagai negara. Kantor pusat grup berada di Singapura sejak 1997.

Namun di balik skala bisnis itu, jejak kerusakan lingkungan terus mengikuti. APRIL sempat menghadapi kontroversi konservasi terkait pemanfaatan hutan alam di Sumatera, mengundurkan diri dari keanggotaan Forest Stewardship Council pada April 2010, dan ditinggalkan pembeli besar seperti Fuji Xerox pada September 2011.

Di Sumatera Utara, perusahaan pendahulu yang didirikan Tanoto, PT Inti Indorayon Utama yang kemudian menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), telah lebih dulu dicabut PBPH-nya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87 Tahun 2026 tertanggal 26 Januari 2026.

PELANGGARAN YANG MENGUJI KESABARAN NEGARA

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers Jumat (20/11) membeberkan temuan yang menjadi dasar pencabutan izin RAPP:

- Kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang
- Perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare di dalam kawasan hutan
- Bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare
- Kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare
- Gangguan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera

Tesso Nilo adalah rumah terakhir gajah Sumatera. Jika kawasan penyangganya rusak, populasi satwa yang sudah terancam punah itu semakin terdesak.

"Pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya," tegas Barita.

"Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pengelolaan kawasan hutan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," tambahnya.

Temuan di RAPP itu bukan berdiri sendiri. Rangkaian pelanggaran yang berulang, ditambah bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, membuat Presiden Prabowo Subianto mempercepat audit.

Presiden telah membentuk Satgas PKH melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dua bulan setelah dilantik. Dalam satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan seluas 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan, di mana sekitar 900 ribu hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi, termasuk 81.793 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo.

Pada 20 Januari 2026, Presiden juga telah mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, yang terdiri dari 22 perusahaan PBPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan PBPHHK. Pencabutan izin RAPP pada November 2026 merupakan kelanjutan dari kebijakan tersebut, sekaligus penertiban terbesar terhadap satu grup usaha.

PEKERJA JADI TARUHAN TERBESAR

Aspek yang paling sensitif dari pencabutan ini bukanlah nasib pemilik modal, melainkan nasib pekerjanya.

PT RAPP dalam pernyataan resminya pada Jumat, 20 November 2026, menyatakan bahwa berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, kegiatan perusahaan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan secara nasional. Bersama Grup APRIL, perusahaan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Perusahaan juga mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp 350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama 2016-2025, serta investasi sosial Rp 970 miliar dalam 10 tahun terakhir di lima kabupaten, termasuk program penurunan stunting di 138 desa dan bantuan alat kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas bersama Kementerian Kesehatan. RAPP juga menyatakan mengelola hampir 500.000 hektare kawasan hutan untuk konservasi, termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau.

Dalam pernyataan itu, RAPP juga menyebut bahwa mereka baru mengetahui keputusan pencabutan melalui pemberitaan media dan masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," demikian pernyataan perusahaan.

"Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami," tambah perusahaan.

Di sisi lain, Satgas PKH menegaskan bahwa meski izin pemanfaatan hutan dicabut, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku. Pemerintah juga menegaskan bahwa kegiatan industri yang tidak terkait langsung dengan areal hutan yang dicabut tidak serta-merta berhenti, untuk mencegah kepanikan dan PHK massal yang tidak perlu.

Pekerjaan rumah negara kini ada pada tiga hal.

Pertama, kepastian hukum ketenagakerjaan.* Pemerintah wajib memastikan tidak terjadi PHK massal sepihak. Setiap pengurangan tenaga kerja harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, termasuk kewajiban perundingan bipartit, pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Kedua, inventarisasi dan keberlanjutan usaha.  Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menegaskan pesan Presiden sejak Januari 2026: setelah pencabutan izin secara administratif dilakukan, masing-masing kegiatan ekonomi diinventarisasi untuk mengantisipasi agar lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak terganggu. Prinsip yang sama harus diterapkan pada RAPP. Pemerintah, melalui Satgas PKH, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, wajib menginventarisasi pabrik, rantai pasok, kontraktor, pemasok, petani mitra, dan pekerja tidak langsung, agar transisi pengelolaan tidak memutus mata pencaharian.


Ketiga, skema pengalihan pengelolaan yang melindungi pekerja.
Jika kawasan hutan diambil alih negara, maka pengelolaan selanjutnya harus dirancang agar menyerap tenaga kerja lokal. Opsi yang tersedia antara lain pengelolaan oleh BUMN kehutanan, pembentukan badan pengelola khusus di bawah Kementerian Kehutanan, kerja sama dengan koperasi masyarakat dan perhutanan sosial, serta skema kemitraan dengan perusahaan yang memenuhi syarat hukum dan lingkungan. Yang tidak boleh terjadi adalah hutan kembali telantar, kemudian dikuasai penambang liar dan perkebunan liar yang justru lebih merusak dan tidak memberikan perlindungan kerja.

Reaksi masyarakat di media sosial menunjukkan tuntutan yang sama. Di Facebook, banyak warganet menyambut pencabutan dengan optimisme hati-hati, namun langsung mempertanyakan: "untuk rakyat apa untungnya?" dan banyak yang menuntut pengembalian hak tanah adat serta reboisasi. Sebagian warganet membandingkan pengelolaan swasta dengan pengelolaan negara dan mengingatkan contoh pengelolaan BUMN yang tidak efisien. Sebagian lainnya mengingatkan agar perusahaan tetap diberi hak membela diri melalui mekanisme hukum, karena izin awalnya diterbitkan oleh negara sendiri.

Semua kritik tersebut harus dijawab pemerintah dengan transparansi, bukan sekadar seremoni pemasangan papan.

KEBERANIAN YANG TAK PERNAH TERJADI DI ERA 7 PRESIDEN SEBELUMNYA

Apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui Satgas PKH merupakan langkah yang tidak pernah dilakukan secara sistematis oleh tujuh pemerintahan sebelumnya. Selama puluhan tahun, konsesi kehutanan raksasa dipandang sebagai wilayah yang hampir tidak dapat disentuh. Izin diperpanjang, pelanggaran didenda ringan, dan kerusakan lingkungan dianggap sebagai biaya pembangunan. Pemerintah kali ini memilih jalan berbeda: mencabut izin, menguasai kembali kawasan, dan menagih pemulihan.

Keberanian tersebut patut diapresiasi. Negara akhirnya menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua, termasuk kelompok usaha paling besar dan paling berpengaruh. Ini adalah pesan penting bagi investor yang taat hukum: Indonesia tidak anti-investasi, tetapi Indonesia tidak lagi memberi toleransi bagi investasi yang merusak hutan, menggerus penerimaan negara, dan mengancam keselamatan masyarakat dari bencana banjir dan longsor.

Jika pengelolaan pasca-pencabutan dilakukan dengan benar, keuntungan bagi negara dan rakyat dapat bersifat jangka panjang dan berlipat.

Pertama, keuntungan ekologis. Pengembalian 338.536 hektare ke dalam penguasaan negara memungkinkan pemulihan fungsi hutan lindung, hutan produksi yang dikelola lestari, dan kawasan penyangga Tesso Nilo. Pemulihan gambut akan menurunkan risiko kebakaran berulang dan kabut asap lintas batas yang selama puluhan tahun merugikan kesehatan masyarakat dan hubungan diplomatik Indonesia.

Kedua, keuntungan fiskal. Melalui mekanisme Perpres Nomor 5 Tahun 2025, negara dapat melakukan tiga bentuk penertiban: penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah berhasil mengumpulkan total denda administratif dari semua kasus secara nasional hingga Rp 41,57 triliun hingga Mei 2026. Jika skema yang sama diterapkan konsisten pada RAPP, negara tidak hanya memperoleh kembali aset lahan, tetapi juga penerimaan dari denda, pajak, dan PNBP yang selama ini tidak optimal.

Ketiga, keuntungan ekonomi rakyat. Kawasan yang dikuasai negara dapat dialokasikan untuk perhutanan sosial, hutan adat, hutan desa, dan kemitraan kehutanan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar hutan, bukan hanya kepada satu grup usaha. Model ini, jika dikelola profesional dan diawasi BPKP, Kejaksaan Agung, dan masyarakat sipil, dapat menciptakan lapangan kerja baru di bidang restorasi, agroforestri, ekowisata, dan industri pengolahan kayu lestari.

DASAR HUKUM :

Tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang berlapis:

1. UUD 1945, Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 4 ayat (1): Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 110A dan Pasal 110B: Mengatur penyelesaian kegiatan usaha yang telah terlanjur berlangsung di dalam kawasan hutan, termasuk pengenaan sanksi administratif.
4. PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan: Mengatur mekanisme denda administratif di bidang kehutanan.
5. Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menjadi dasar pembentukan Satgas PKH. Pasal 3 mengatur tiga instrumen penertiban: penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Pasal 7 menegaskan bahwa penertiban tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026: Keputusan spesifik yang menerapkan sanksi administratif pencabutan PBPH atas nama PT RAPP di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.
7. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023: Menjadi dasar kewajiban pemulihan lingkungan dan perlindungan hak pekerja pasca-pencabutan.

Dengan dasar hukum tersebut, pencabutan izin RAPP bukanlah tindakan sewenang-wenang. Ini adalah pelaksanaan sanksi administratif yang tersedia dalam hukum kehutanan, diperkuat oleh mandat presiden melalui Satgas PKH, dan tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara jika merasa keberatan, serta kewajiban negara untuk memastikan prosesnya adil, terukur, dan transparan.

PENUTUP

Ujian sesungguhnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo bukan pada keberanian mencabut izin, melainkan pada keberanian mengelola hasil pencabutan itu untuk kemakmuran rakyat. Jika 338.536 hektare hutan Riau benar-benar dipulihkan, dikelola secara lestari, dan memberi pekerjaan serta kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Pelalawan dan Pekanbaru, maka keputusan 19 November 2026 akan dicatat sebagai titik balik tata kelola hutan Indonesia.

Jika sebaliknya kawasan tersebut hanya berpindah tangan dari satu kelompok penguasa ke kelompok lain tanpa pemulihan dan tanpa perlindungan pekerja, maka sejarah akan mencatat pencabutan ini hanya sebagai pergantian pemain, bukan perubahan sistem.

Untuk saat ini, satu hal sudah jelas: setelah puluhan tahun, negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya menunjukkan nyalinya. II Andi, Redaksi Ekonomi