Ada cukup banyak kemarahan yang beralasan di kalangan anak muda Inggris untuk memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.
Oleh : Feyzi Ismail
Gelombang demonstrasi yang melanda Eropa menunjukkan tingkat mobilisasi rakyat yang baru, sangat berbeda dengan preseden sejarah sebelumnya. Di Prancis, Spanyol, Italia, Serbia, Jerman, dan negara-negara lain di seluruh benua, gerakan massa menentang kebijakan penghematan anggaran (austerity) dan kegagalan pemerintah.
Pada Jumat lalu, Inggris menyaksikan apa yang kemungkinan menjadi awal gelombang demonstrasi yang digerakkan oleh kaum muda di negara itu. Ribuan mahasiswa dan pelajar meninggalkan ruang kelas di ratusan sekolah dan universitas di seluruh negeri, mulai dari Aberdeen hingga Brighton, Swansea hingga Nottingham. Aksi ini menjadi salah satu mobilisasi mahasiswa terbesar sejak kenaikan biaya kuliah hingga tiga kali lipat pada 2010.
Demonstrasi tersebut diserukan oleh organisasi-organisasi yang terlibat dalam Konferensi Internasional Menentang Perang, sebuah inisiatif pan-Eropa yang bertujuan mengoordinasikan gerakan-gerakan perlawanan terhadap militerisme.
University and College Union (UCU) menjadi serikat pekerja pertama yang mendukung inisiatif tersebut melalui Hari Aksi Nasional. UCU menyerukan kepada para anggotanya di seluruh sektor perguruan tinggi untuk menggelar demonstrasi dan rapat umum bersama para mahasiswa.
Dukungan serikat-serikat pekerja besar lainnya terhadap aksi mogok tersebut setelah UCU, termasuk Unison, Unite, National Education Union (NEU), GMB, dan Educational Institute of Scotland (EIS), menunjukkan besarnya potensi dukungan dari kalangan serikat pekerja.
Di London, demonstrasi yang berasal dari berbagai universitas dan perguruan tinggi berkumpul di Trafalgar Square sambil meneriakkan slogan, “Perjuangkan masa depan kami, bukan perang mereka.”
Setelah itu, mereka bergerak menuju Downing Street untuk mendengarkan para aktivis mahasiswa dan pemimpin serikat pekerja yang mengecam pemerintah karena lebih memprioritaskan belanja pertahanan daripada pendidikan dan pelayanan publik.
Memang, ada banyak alasan bagi kaum muda Inggris untuk marah. Sebagaimana yang terjadi di berbagai negara Eropa lainnya, anak-anak muda di Inggris menghadapi berbagai persoalan secara bersamaan: inflasi tinggi, pengangguran, stagnasi ekonomi, pemangkasan besar-besaran layanan publik, serta penurunan standar hidup. Termasuk di dalamnya krisis perumahan yang diperburuk oleh spekulasi properti.
Jika semua itu digabungkan dengan kebrutalan polisi terhadap solidaritas untuk Palestina, rasisme dan seksisme yang tidak terkendali, serta ancaman bencana lingkungan dan perubahan iklim, maka munculnya demonstrasi massal sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
Menurut perkiraan pemerintah, hampir satu juta orang berusia antara 16 hingga 24 tahun masuk kategori “Neets”, yakni mereka yang tidak sedang menempuh pendidikan, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (not in education, employment or training). Jumlah tersebut mencapai lebih dari 13 persen dari kelompok usia tersebut.
Kaum muda mencakup lebih dari 40 persen dari seluruh pengangguran di negara itu. Selain sulitnya memperoleh pekerjaan, Inggris juga menghadapi epidemi masalah kesehatan mental yang meluas serta sistem pendidikan yang biayanya semakin sulit dijangkau oleh banyak orang.
Di sinilah terlihat benih-benih krisis sosial dan ekonomi yang sewaktu-waktu dapat meledak. Namun, respons pemerintah justru mencari jalan untuk melakukan penghematan anggaran lebih lanjut.
Sungguh mengherankan bahwa Alan Milburn, mantan menteri Partai Buruh yang bertanggung jawab memperkenalkan pembiayaan swasta ke dalam National Health Service (NHS) pada akhir 1990-an, justru ditunjuk untuk menyusun laporan kontroversial mengenai kelompok Neets bagi pemerintah.
Mengapa harus repot-repot menyediakan kesejahteraan sosial jika sektor swasta dianggap mampu menyelesaikan krisis?
Tidak mengherankan, rekomendasi Milburn lebih berorientasi pada mekanisme pasar. Rekomendasi tersebut mencakup pemangkasan sejumlah tunjangan bagi kaum muda, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.
Situasi ini terjadi setelah bertahun-tahun sektor pendidikan tinggi mengalami kebijakan penghematan anggaran. Pemutusan hubungan kerja dan penutupan program studi telah menjadi respons standar pengelola universitas dalam menghadapi minimnya pendanaan langsung dari pemerintah.
Banyak pihak menggambarkan kondisi ini sebagai perusakan akademik (academic vandalism).
Pemangkasan pendanaan telah menghasilkan disfungsi ekstrem, kekacauan, dan salah urus. Universitas membuat kesepakatan yang merugikan dengan bank, konsultan manajemen, serta perusahaan-perusahaan penyedia jasa alih daya. Semua itu lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan daripada kualitas pendidikan.
Ketika kesempatan kerja di bidang pendidikan dan sektor sipil semakin menyusut, kaum muda Inggris justru ditawari lebih banyak kesempatan untuk bergabung dengan militer. Saat ini, militer mempromosikan program “foundation scheme” selama 18 bulan dengan pembiayaan penuh.
Pelatihan militer tersebut diperkuat melalui kampanye publik mengenai “kesiapan berperang” (warfighting readiness) sebagai bagian dari Tinjauan Pertahanan Strategis tahun lalu.
Program ini merupakan gagasan para menteri di bawah kepemimpinan Keir Starmer, salah satu perdana menteri paling tidak populer dalam sejarah Inggris.
Sesuai dengan kecenderungannya, Starmer mengesahkan tambahan anggaran pertahanan sebesar 15 miliar poundsterling (19,6 miliar dolar AS) tepat sebelum meninggalkan jabatannya. Dengan demikian, total anggaran pertahanan mencapai 298 miliar poundsterling (389,8 miliar dolar AS) selama empat tahun.
Tren ini sangat mengkhawatirkan di seluruh Eropa. Ketika dana untuk pelayanan publik semakin berkurang, belanja militer justru melonjak. Kenyataan ini tidak luput dari perhatian kaum muda.
Namun, faktor yang mendorong kegilaan persenjataan kembali ini adalah semakin eratnya proyek integrasi Eropa dengan NATO. Hal ini juga berkaitan dengan desakan Trump agar Uni Eropa membayar bagian yang adil dalam mempertahankan aliansi tersebut.
Dukungan terhadap Ukraina dalam menghadapi Rusia menjadi pusat dari proyek tersebut.
Jika mobilisasi kaum muda di Inggris mencapai tingkat yang sama seperti di Prancis, misalnya, hal ini bisa menjadi ujian besar pertama bagi pemerintahan Andy Burnham.
Pemberontakan di Prancis bermula dari persoalan pendidikan. Ini bukan pertama kalinya dalam sejarah Prancis terjadi pemogokan terkait pendidikan, mengingat akar pemberontakan 1968 juga berawal dari persoalan tersebut.
Meski demikian, Prancis mengalokasikan 5,1 persen dari produk domestik bruto (PDB)-nya untuk pendidikan.
Sementara itu, Inggris hanya mengalokasikan 4,1 persen dari PDB untuk pendidikan. Bahkan, sebagian dari anggaran tersebut telah dialihkan untuk pertahanan, sehingga pendanaan bagi sekolah-sekolah akan semakin berkurang pada tahun-tahun mendatang.
Dalam sepuluh tahun terakhir, Inggris telah memiliki tujuh perdana menteri. Namun, tidak satu pun dari mereka mampu mewujudkan redistribusi pendapatan dan kekayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Satu dekade pemerintahan perdana menteri dari Partai Konservatif (Tory) memungkinkan kelompok kaya menjadi semakin kaya. Starmer melanjutkan tradisi tersebut.
Dalam pemilihan lokal terakhir, Starmer dihantam oleh Partai Reform UK dan Partai Hijau. Pertama, karena ia gagal memenuhi janji-janji sosial demokrat yang diharapkan banyak orang dari pemerintahan Partai Buruh.
Kedua, ia gagal memahami kemarahan masyarakat yang sesungguhnya terhadap keterlibatan Inggris dalam genosida Palestina. Ketika menghadapi demonstrasi massal, pemerintah justru meresponsnya dengan undang-undang yang bersifat menghukum.
Terlepas dari meningkatnya popularitas Burnham, perdana menteri yang sedang menjabat tetap mempertahankan pendekatan yang sama dengan pendahulunya.
Menteri luar negeri yang baru telah mengakui bahwa pemerintah melakukan kesalahan dalam menyikapi persoalan Palestina. Namun, pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan tindakan nyata.
Ketika Burnham menghadapi gelombang demonstrasi yang semakin besar, pendekatan represif dan keras tidak akan berhasil. Demikian pula dengan reformasi neoliberal yang lebih jauh.
Setengah abad privatisasi, deregulasi, dan pemangkasan kesejahteraan sosial telah menghasilkan kemerosotan seperti yang kita saksikan sekarang. Krisis ini justru semakin dalam.
Kaum muda dan masyarakat Eropa secara keseluruhan menuntut perubahan. Mereka menginginkan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam bidang politik dan ekonomi.
Revolusi yang mengguncang Eropa pada 1848 merupakan respons terhadap krisis ekonomi yang parah, pengangguran, dan gagal panen yang menyebabkan kelaparan.
Gelombang demonstrasi di Eropa saat ini berlangsung dalam kondisi yang sebanding.
Tugas mereka yang menginginkan perubahan adalah membangun internasionalisme yang mampu menyatukan berbagai keluhan masyarakat, mengoordinasikan gerakan-gerakan perlawanan, serta mewujudkan solidaritas konkret untuk melawan kebijakan penghematan anggaran dan perang. II aljazeera.com
Feyzi Ismail
Feyzi Ismail mengajar kebijakan global dan aktivisme di Goldsmiths, University of London. Ia aktif dalam gerakan antiperang dan gerakan serikat pekerja di Inggris.