Pikranumat.com, Jakarta — Independensi Bank Indonesia (BI) tidak berarti bank sentral harus berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah. Independensi justru perlu ditempatkan dalam kerangka kerja sama yang memiliki koridor jelas antara kebijakan moneter dan fiskal.
Pandangan itu disampaikan Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., Juru Bicara Ekonomi Bakom RI, dalam diskusi Economic Frontline bertajuk “Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi” di Javarock Kemang, Jakarta Selatan.
Bagi Fithra, persoalan utama bukan memilih antara bank sentral yang sepenuhnya terpisah dari pemerintah atau bank sentral yang berada di bawah kendali pemerintah. Yang dibutuhkan adalah operational independence, yakni independensi dalam menjalankan fungsi moneter dengan tetap membuka ruang koordinasi yang jelas dengan kebijakan fiskal.
“Independensi bukan berarti berada di ‘rumah yang berbeda’,” ujar Fithra.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik utama perdebatan dalam forum yang digelar oleh Economic Frontline, platform diskusi ekonomi, kebijakan, dan politik yang menghadirkan ruang untuk mengadu gagasan secara beradab, jujur, dan tajam. Diskusi dipandu Dr. Harryadin Mahardika yang sejak awal membawa persoalan independensi BI ke dalam konteks perubahan ekonomi global dan tantangan domestik.
Membuka Persoalan
Harryadin membuka diskusi dengan menyoroti semakin kompleksnya tugas bank sentral di tengah dunia yang mengalami fragmentasi. Deglobalisasi, perang di Timur Tengah dan Ukraina, serta perang dagang disebut sebagai tekanan geopolitik yang dapat memengaruhi ruang gerak kebijakan moneter.
Di dalam negeri, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen. Namun, target tersebut memiliki konsekuensi kebijakan. Pemerintah membutuhkan pertumbuhan, sementara BI memiliki mandat menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Kedua kepentingan tersebut tidak selalu berjalan dalam arah yang sama.
Harryadin juga mengangkat perkembangan stablecoin sebagai tantangan baru bagi sistem moneter. Regulasi di Amerika Serikat melalui GENIUS Act dan CLARITY Act menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap aset digital. Stablecoin dinilai berpotensi membuat arus modal lebih sulit dilacak dan menciptakan sistem moneter paralel.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah berbagai tekanan tersebut turut membuat posisi pimpinan bank sentral semakin sulit.
Bagi Economic Frontline, pertanyaan itu menjadi pintu masuk untuk membahas kembali hubungan antara independensi BI, pemerintah, pasar, dan perubahan ekonomi global.
Independensi Tidak Boleh Memutus Koordinasi
Fithra melihat persoalan tersebut dari sisi koordinasi kebijakan. Ia mengacu pada teori permainan Alesina dan Tabellini yang menunjukkan bahwa independensi bank sentral yang terlalu kaku dapat memiliki biaya berupa hilangnya koordinasi.
Menurutnya, apabila otoritas moneter dan fiskal berjalan sendiri-sendiri, kebijakan yang dikeluarkan keduanya justru dapat saling meniadakan atau offsetting. Karena itu, kebijakan ekonomi membutuhkan irama yang sama.
Fithra menggambarkannya seperti satu perahu yang harus didayung secara selaras oleh kebijakan fiskal dan moneter. Keduanya tidak harus berada dalam satu institusi, tetapi harus memiliki koordinasi dan batas kewenangan yang jelas.
Kerangka tersebut menjadi alasan Fithra menekankan pentingnya operational independence. Dalam pendekatan ini, BI tetap memiliki independensi dalam menjalankan fungsi moneter, tetapi tidak berarti menutup diri dari koordinasi dengan pemerintah.
Fithra mengatakan lembaga pemeringkat S&P mempertahankan outlook stabil Indonesia karena melihat operational independence BI masih terjaga. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah mendikte BI untuk menurunkan suku bunga acuan moneter. Menurutnya, dorongan pemerintah diarahkan pada penurunan suku bunga kredit UMKM di pasar.
Rupiah dan Masalah di Sektor Riil
Bagi Fithra, menjaga stabilitas rupiah juga tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter. Ia melihat pelemahan rupiah tidak semata-mata merupakan persoalan kebijakan moneter, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sektor riil, termasuk deindustrialisasi.
Karena itu, suku bunga tinggi tidak dapat terus digunakan sebagai jawaban atas setiap tekanan ekonomi.
Fithra mengibaratkan suku bunga tinggi sebagai “obat penurun panas”. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk meredam gejala, tetapi tidak menyelesaikan sumber persoalan apabila penyakit di sektor riil tidak dibenahi.
“Jika diminum terus-menerus tanpa membenahi sektor industri dan reformasi struktural, perekonomian kita yang akan rusak,” kata Fithra.
Menurutnya, reformasi struktural, tata kelola pemerintahan, dan iklim investasi harus berjalan bersama kebijakan moneter. Dengan begitu, stabilitas ekonomi tidak hanya dijaga melalui respons jangka pendek, tetapi juga melalui perbaikan fundamental ekonomi.
Independensi di Tengah Kekhawatiran Intervensi
Pandangan Fithra tersebut hadir di tengah kekhawatiran sebagian peserta diskusi mengenai batas independensi BI.
Peneliti LPEM FEB UI Teuku Muhammad Riefky Hasan mengingatkan bahwa independensi bank sentral merupakan pelajaran penting dari sejarah Indonesia. Ia menilai independensi diperlukan agar bank sentral tidak tunduk pada tekanan untuk mencetak uang ketika belanja pemerintah ekspansif tetapi penerimaan negara tidak memadai.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda bahkan menyebut kondisi BI saat ini sebagai shadow independent atau independensi semu. Menurut dia, secara formal BI masih independen, tetapi terdapat sejumlah titik strategis yang dinilai telah mengalami pengikisan akibat intervensi politik.
Nailul juga menyoroti praktik burden sharing sejak pandemi Covid-19 serta sejumlah keputusan dalam struktur Dewan Gubernur BI yang menurutnya dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi bank sentral.
Namun, dalam kerangka yang ditawarkan Fithra, koordinasi antara pemerintah dan BI tidak otomatis berarti intervensi. Batasnya terletak pada kewenangan dan koridor yang menjaga agar keputusan moneter tetap dapat diambil secara profesional.
Pasar Membutuhkan Kepastian
Dari perspektif pasar modal, Prayoga Putera Utama menekankan kebutuhan yang lebih praktis: kepastian.
Direktur Utama Nawasena Utama Capital itu mengatakan pelaku pasar membutuhkan kepastian mengenai kapan membeli dan menjual serta perlindungan terhadap distorsi pasar. Ia menilai gejolak pasar dapat merugikan investor ritel, terutama investor pemula dan anak muda.
Prayoga juga melihat aset digital sebagai tantangan bagi BI. Pergerakan cryptocurrency dan stablecoin dapat memengaruhi likuiditas domestik ketika dana masuk atau keluar dari Indonesia. Karena itu, ia berharap pimpinan BI ke depan memahami lanskap mata uang digital agar pergerakan modal dapat dikelola.
Perspektif pasar tersebut memperluas isu yang dibahas Economic Frontline. Independensi bank sentral bukan hanya soal hubungan BI dengan pemerintah, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan moneter menciptakan kepastian bagi pasar dan masyarakat.
Menjaga Independensi, Memperkuat Koordinasi
Pada akhirnya, perdebatan dalam Economic Frontline mengarah pada satu titik temu: independensi BI tetap diperlukan, tetapi independensi tidak boleh diterjemahkan sebagai isolasi.
Fithra menegaskan bahwa BI tetap dan akan selalu independen secara konstitusional. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bauran ekspansi fiskal dan moneter berjalan bersama reformasi struktural serta reformasi institusional secara disiplin.
Harryadin, sebagai penggagas sekaligus host diskusi, menempatkan perdebatan tersebut dalam misi Economic Frontline untuk menghidupkan kembali “Majelis Akal Sehat”—ruang perdebatan publik yang jujur, tajam, dan objektif untuk menghasilkan diskursus kebijakan ekonomi yang berkualitas.
Dengan demikian, pertanyaan tentang masa depan BI tidak berhenti pada apakah bank sentral harus independen atau tidak. Yang lebih menentukan adalah bagaimana independensi tersebut dijalankan ketika pemerintah membutuhkan pertumbuhan, pasar membutuhkan kepastian, dan ekonomi menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.
Bagi Fithra, jawabannya bukan memisahkan kebijakan moneter dan fiskal dalam dua dunia yang berbeda. BI tetap independen, tetapi harus mampu berkoordinasi. Sebab, independensi bukan berarti berjalan sendiri.